Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Kunjungi Rusun Rawa Bebek, Fadli Zon Nilai Relokasi Warga Semena-mena

Kompas.com - 16/09/2016, 19:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, tak menutup kemungkinan DPR akan memanggil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait relokasi rumah warga di sejumlah titik di Jakarta.

Relokasi tersebut dianggap semena-mena dan tidak dilakukan melalui proses negosiasi yang baik.

Hal tersebut diungkapkan Fadli saat meninjau Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/9/2016).

Sehari sebelumnya, ia menerima pengaduan dari aktivis Ratna Sarumpaet dan sejumlah warga yang rumahnya digusur oleh Pemda DKI.

Mereka menuntut keadilan karena belum mendapatkan hunian yang layak.

(Baca: Fadli Zon Minta Warga Rusun Rawa Bebek Dibebaskan Uang Sewa)

Dalam kesempatan tersebut, Fadli turut mengajak tiga Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, yaitu Ahmad Riza Patria, Endro Hermono, dan Biem Triani Benjamin.

"Nanti kami tindak lanjuti temuan-temuan itu dengan komisi terkait. Mungkin bisa kami panggil juga Saudara Ahok terkait penggusuran-penggusuran itu. Terkait penggunaan aparat juga diminta pertanggungjawaban," ujar Fadli, di Rusun Rawa Bebek, Jumat sore.

Adapun sejumlah temuan yang dimaksud adalah terkait kondisi Rusun Rawa Bebek.

Salah satunya, kondisi tempat menjemur pakaian yang dinilai kurang layak.

Selain ukurannya terbatas, warga rusun juga memasak di tempat tersebut karena tak ada dapur pada unit yang mereka tempati.

Kondisi tempat menjemur pakaian tersebut juga dinilai berbahaya oleh warga, terlebih pasca terjatuhnya Muhammad Ilham Ilmi, seorang anak berusia tiga tahun yang jatuh dari lantai empat.

Saat mau mengambil botol susu, ia terjatuh melalui sela tralis ke lantai dasar.

Mereka menganggap kejadian tersebut karena Blok A tempat mereka tinggal sebenarnya diperuntukkan para lajang, bukan keluarga.

Hal ini membuat kondisi gedung tidak ramah bagi anak-anak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com