Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panitera PN Jakut Mengaku Bohongi Pengacara Saipul Jamil

Kompas.com - 15/09/2016, 18:39 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi mengaku telah membohongi pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia.

Rohadi memanfaatkan Bertha untuk mencari keuntungan.

Hal itu dikatakan Rohadi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Ia menjadi saksi untuk terdakwa Kasman Sangaji, pengacara Saipul Jamil yang juga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memang saya berbohong. Saya perlu uang untuk keperluan saya sehari-hari saja Pak," ujar Rohadi, kepada jaksa penuntut dari KPK.

Menurut Rohadi, awalnya ia secara tidak sengaja bertemu Bertha yang dikenalnya sebagai istri mantan hakim di PN Jakarta Utara, Karel Tuppu.

(Baca: Sebelum OTT, Pengacara Saipul Jamil Dengar Ada Uang Rp 50 Juta untuk Atur Komposisi Hakim)

Saat itu, Bertha yang sedang menangani perkara Saipul Jamil di PN Jakut, berkumpul dengan pegawai dan panitera pengadilan.

Menurut pengakuan Rohadi, saat mendengar bahwa Bertha sebagai pengacara Saipul, ia bergegas menuju ruang panitera pidana yang berada di lantai atas, dan mencari berkas perkara atas nama terdakwa Saipul Jamil.

Dari berkas itu, sudah tertulis nama Ifa Sudewi sebagai Ketua Majelis Hakim.

Setelah itu, Rohadi kembali menuju ruangan bawah dan menyampaikan kepada Bertha bahwa berkas perkara Saipul telah diterima.

Ia kemudian menawarkan pengaturan komposisi majelis hakim kepada Bertha.

"Saya bilang, 'Mendingan Bunda (Bertha) pilih hakim saja, Ibu Wakil saja'," kata Rohadi saat menirukan ucapannya kepada Bertha.

(Baca: Pengacara Saipul Jamil Mengaku Hanya Dibayar Rp 200 Ribu Setiap Sidang)

Menurut Rohadi, dalam penyampaian itu seolah-olah ia belum mengetahui bahwa Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk adalah Ifa Sudewi.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com