Panggil RAPP, Ini yang Akan Didalami Kementerian LHK Terkait Penghadangan BRG

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya akan mendalami keterangan dari petugas lapangan yang menghadang tim Badan Restorasi Gambut (BRG) saat melakukan sidak di Kepulauan Meranti, Riau, Senin (5/9/2016).

Saat dihadang, BRG melakukan peninjauan langsung lahan milik PT RAPP untuk melihat kondisi lapangan setelah menerima pengaduan masyarakat di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Menurut Siti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku pihak pemberi izin operasi industri kepada PT RAPP harus mengetahui secara rinci ihwal penghadangan oleh petugas pengamanan yang mengaku anggota Komando Pasukan Khusus (Kopasus).

(Baca: Besok, Kementerian LHK Panggil RAPP Terkait Penghadangan Sidak BRG)

"Petugas pengaman di lapangan itu kan orang yang paling depan yang langsung bertugas di lapangan. Kami kan perlu tahu apakah mereka menghadang kemarin itu diinstruksikan pihak tertentu atau tidak, dan kalau iya siapa yang meginstruksikan," kata Siti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Siti menambahkan, sebagai pihak pemberi izin, KLHK harus mengetahui data secara komprehensif terlebih dahulu, baru bisa mengambil keputusan yang tepat.

Oleh karena itu, KLHK akan memanggil PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Jumat (9/9/2016) besok.

"Besok semuanya yang terkait dengan penghadangan akan kami panggil, mulai dari PT RAPP dan BRG kami dudukkan bersama untuk kami minta klarifikasi supaya semua jelas dan tidak simpang siur," lanjut Siti.

(Baca: Kopassus Tegaskan Orang yang Hadang Sidak BRG Bukan Anggotanya)

Sebelumnya, BRG menemukan adanya aktivitas pembukaan lahan saat melakukan inspeksi mendadak di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Senin (5/9/2016).

Saat melakukan sidak di Pulau Padang, BRG sempat mendapat penghadangan dari sejumlah orang yang bertugas melakukan pengamanan di kawasan itu.

BRG pun mengunggah video yang memperlihatkan penghadangan itu.

Dalam video itu, petugas keamanan tersebut tidak membolehkan rombongan BRG untuk masuk.

Tidak hanya itu, dia juga menanyakan kepada Kepala BRG Nazir Foead terkait surat izin untuk memasuki wilayah itu.

Rombongan yang dipimpin Nazir tak dibolehkan masuk karena tak punya izin dari perusahaan, yaitu salah satu anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Berdasarkan video, saat ditanya oleh staf BRG, petugas keamanan itu mengaku berasal dari Alumni Bela Negara Grup 3 Kopassus.