Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seharusnya Ada Deputi Penindakan di BPOM

Kompas.com - 08/09/2016, 19:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya ada deputi penindakan di lembaga tersebut.

Dengan keberadaan deputi penindakan, menurut Dede, BPOM bisa menindak perusahaan makanan dan farmasi yang terbukti menyalahi aturan.

Saat ini, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sudah direvisi.

Revisi tersebut mengembalikan peranan BPOM untuk mengawasi peredaran obat-obatan di Indonesia.

Namun, menurut Dede, kembalinya BPOM sebagai aktor utama pengawas peredaran obat-obatan belum cukup untuk menjamin kualitas obat-obatan di Indonesia.

Dede mengatakan, kasus obat palsu seperti yang terungkap saat ini, bisa ditindaklanjuti BPOM dengan menindak langsung oknum produsen dan distributor jika sudah ada deputi penindakan.

Hal ini sama seperti yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Masalahnya di BNN sendiri sekarang hanya diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang farmasi, belum diisi oleh orang-orang berlatar belakang hukum dan kepolisian," kata Dede, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

"Kalau BPOM bisa langsung menindak maka akan membantu kepolisian dan memudahkan kerja pemberantasan mafia obat, baik obat-obatan kedaluwarsa maupun obat-obatan palsu. Nanti payung hukumnya bisa dibuat," lanjut Dede.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Polda Metro Jaya mengamankan ratusan obat kedaluwarsa saat inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah apotek yang ada di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (7/9/2016).

Salah satu apotek yang menjual obat kedaluwarsa yaitu Apotek Rakyat Fauzi Rahma 84 yang berada di lantai dasar Pasar Pramuka.

Pegawai apotek yang enggan disebutkan namanya itu berdalih obat kedaluwarsa itu tidak diperjualbelikan.

Pegawai itu mengatakan, ratusan obat-obatan kedaluwarsa belum dibuang karena takut obat-obat tersebut diperjualbelikan kembali oleh warga.

Pegawai apotek menyimpan obat kedaluwarsa di atas atap tokonya.

"Memang sengaja enggak dibuang, nanti takut dipungut sama anak-anak yang nakal, dijual lagi. Kan kasihan anak orang, Mas, beli obat kedaluwarsa," ujar pegawai tersebut di Pasar Pramuka, Rabu sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com