Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Kelayakan Calon Kepala BIN, Budi Gunawan Paparkan Ancaman Negara Termasuk Komunisme

Kompas.com - 07/09/2016, 12:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Pol Budi Gunawan menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Dalam paparan visinya, Budi menyebutkan sejumlah ancaman keamanan negara.

Penyampaian visi calon Kepala BIN dilakukan secara terbuka, namun proses selanjutnya berlangsung tertutup.

"Ancaman strategis terhadap keamanan nasional yang muncul dari eksternal semakin kompleks, bersifat asimetris dan tidak berpola," kata Budi.

Kelompok kriminal bersenjata, lanjut Budi, baik luar maupun dalam negeri yang mengancam keamanan WNI perlu diwaspadai.

Begitu pula dengan perkembangan aliran ekstrim kiri yang terus meningkat.

"Aliran ekstrim kiri terus meningkat dengan berbagai paham anti-Pancasila, seperti kebangkitan komunisme," kata Wakil Kepala Polri ini.

Budi juga menyinggung perkembanganradikalisme dan terorisme yang semakin meningkat, seperti jaringan ISIS dan kelompok Santoso.

Ancaman lainnya adalah ancaman geo-strategi, yang meliputi ancaman berskala global dengan ketegangan-ketegangan di berbagai wilayah.

Beberapa di antaranya adalah ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutunya, Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, gejolak Turki, konflik berkepanjangan di Afrika Selatan, hingga hegemoni ekonomi.

Untuk itu, Budi menyiapkan program yang disebutnya sebagai optimalisasi peran menuju BIN yang semakin profesional, objektif dan berintegritas (PRO-BIN)

"Optimalisasi didasari pemahaman bahwa selama ini peran intelijen yang dilakukan BIN sudah berjalan baik. Namun dalam beberapa hal masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan sebagai koordinator fungsi intelijen," kata Budi. 

Kompas TV Dicalonkan Jadi Ketua BIN, Siapakah Budi Gunawan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com