Kompas.com - 05/09/2016, 13:55 WIB
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai saat ditemui wartawan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Rabu (27/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKoordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai saat ditemui wartawan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Rabu (27/7/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai memastikan partainya akan memberikan sanksi tegas untuk Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (4/9/2016).

Yan dianggap merusak citra Partai Golkar dengan tindakan korupsinya tersebut.

"Pastilah (merusak citra). Apalagi kami memberikan dukungan kepada Jokowi. Ini harus menjaga. Jangan mentang-mentang dianggap kami sudah dukung Jokowi, kami berbuat suka-suka. Ini enggak bagus," tutur Yorrys saat dihubungi, Senin (5/9/2016).

Yorrys juga menyayangkan kasus tersebut karena Golkar telah menginstruksikan kader-kadernya, terutama yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif agar tak ada mahar-mahar politik dalam Pilkada.

Ini termasuk menjaga agar para kader tak sampai terlibat kasus korupsi.

"Apalagi ketahuan langsung, langsung diberikan sanksi. OTT tidak bisa diargumentasikan lagi," kata dia.

Yan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan, Minggu. Dia dibawa ke Jakarta oleh penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan di Dirkrimsus Polda Sumsel.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: KPK Tangkap Bupati Banyuasin)

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo belum bisa memberikan keterangan terkait kasus apa yang melibatkan Yan.

Yan pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Banyuasin. Kemudian terpilih sebagai Anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014.

Namun, ia meletakan jabatannya pada 2013 karena terpilih sebagai Bupati Banyuasin.

Saat ditanya wartawan, Yan mengaku bersalah atas tindakannya itu.

"Saya salah dan saya khilaf. Saya mohon maaf," tutur Yan. (Baca: Ditangkap KPK, Bupati Banyuasin Mengaku Khilaf)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X