Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Pemerintah Arab Saudi Ingin Lakukan Mega Investasi di Indonesia

Kompas.com - 04/09/2016, 22:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyampaikan keinginan untuk melakukan investasi ekonomi besar-besaran atau mega investasi di Indonesia.

Keinginan tersebut disampaikan oleh Wakil Putra Mahkota, Wakil Kedua Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Hotel Dahua Boutique Hangzhou, RRT, Minggu (4/9/2016).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ada dua topik yang dibicarakan antara Presiden Jokowi dengan Pangeran Mohammed Bin Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud itu, yaitu kerja sama dalam bidang ekonomi dan masalah haji.

Mengenai masalah kerja sama ekonomi, Menlu menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pangeran Mohammed bin Salman.

Pertama, Saudi Arabia ingin sekali melakukan investasi secara besar-besaran di Indonesia. Istilah yang disampaikan Pangeran Mohammed adalah mega investment.

Menurut Menlu, mega investment ini ada beberapa bidang yang diharapkan dapat dikerjasamakan oleh Saudi dengan Indonesia.

“Yang pertama adalah di bidang pengilangan minyak (refinery); yang kedua adalah di bidang pembangunan rumah murah (low cost housing), jadi pembangunan perumahan untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah; dan yang ketiga adalah investasi di bidang yang terkait dengan pariwisata (tourism),” jelas Retno seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet.

Menlu menambahkan, ada beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan terkait dengan kerja sama ini.

Oleh karena itu, ia bersama Seskab Pramono Anung tadi juga melanjutkan pertemuan dengan Ahmad al Khatib, Utusan Khusus Raja Arab Saudi untuk mengurus hubungan ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi.

“Jadi setelah ini akan ada beberapa pertemuan lanjutan yang akan dilakukan oleh kedua negara karena sebentar lagi menurut rencana pada bulan Oktober, Raja Saudi Arabia akan berkunjung ke Indonesia,” jelas Retno.

Masalah Haji

Mengenai masalah haji, Menlu Retno mengatakan, Indonesia memahami keterbatasan dalam hal jumlah kuota.

Indonesia ingin menanyakan apakah memungkinkan memakai kuota-kuota yang tidak dipakai negara lain.

“Karena kita tahu untuk sebelum melangkah ke pembicaraan dengan negara lain yang memiliki kelebihan kuota, kita harus berbicara terlebih dahulu kepada Saudi Arabia,” ujar Menlu Retno.

Selain itu, Pemerintah RI juga menanyakan apakah mungkin ada kuota tambahan kepada WNI atau haji yang berasal dari Indonesia.

Presiden menyampaikan bahwa di beberapa provinsi di Indonesia, calon jamaah haji harus menunggu waktu lebih dari 20 tahun untuk bisa naik haji.

Menanggapi pertanyaan Indonesia itu, pemerintah Arab Saudi menugaskan Menteri Luar Negerinya untuk berbicara dengan Menteri Retno.

“Siang ini karena ada Pertemuan Menteri Luar Negeri G20, maka saya juga akan membahas isu mengenai masalah haji secara lebih detail dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com