Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Sampai BIN Dipakai Jokowi untuk Intimidasi Lawan Politik"

Kompas.com - 02/09/2016, 15:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Inetelijen Negara.

Ray mengkhawatirkan rekam jejak Budi Gunawan yang ia diduga terlibat dalam kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2015 lalu.

Saat itu, Budi diajukan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut.

Setelah itu, pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjayanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan kasus yang mereka lakukan di masa lalu.

"Bagi saya, jangan sampai BIN dipakai Jokowi untuk mengintimidasi lawan politiknya. Itu terjadi saat Budi ditolak sebagai Kapolri, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

(Baca: Kontras: Penunjukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN Bisa Turunkan Kepercayaan Publik)

Selain itu, Ray juga menyoroti rekening gendut Budi Gunawan yang ditemukan KPK. Ia mengingatkan, tugas BIN bukan hanya terkait pertahanan dan keamanan negara, namun juga menangani korupsi.

Misalnya, BIN d ibawah kepemimpinan Sutiyoso berhasil menangkap Samadikun Hartono, terpidana kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI yang buron selama 13 tahun.

"Nah, dengan rekam jejaknya yang diduga punya rekening gendut itu, apakah Budi Gunawan punya komitmen untuk melakukan hal yang sama?" ucap Ray.

(Baca: Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Dikhawatirkan Tunduk ke Megawati)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Surat diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.

"Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR, karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno.

Kompas TV Ngototkah PDIP Mengganti Badrodin? - Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com