Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme: Deteksi Dini Intelijen Mesti Diatur

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengundang Badan Intelijen Negara (BIN) dalam lanjutan pembahasan revisi UU tersebut, Kamis (1/9/2016).

Wakil Ketua Pansus Supiadin Aries Saputra menuturkan, salah satu yang dibahas adalah mengenai peran BIN dalam konteks pencegahan.

Aksi terorisme harus bisa dicegah menggunakan early warning system atau sistem pencegahan dini. Ia menambahkan, selama ini dalam UU Antiterorisme tidak ada pasal yang mencakup pencegahan.

(Baca: Pimpinan Pansus RUU Antiterorisme Nilai "Pasal Guantanamo" Mestinya Tak Perlu Ada)

"Artinya UU baru berlaku ketika sudah terjadi aksi terorisme, orang sudah mati, ada korban. Makanya dalam konsep UU Terorisme ke depan ada strategi pencegahan, penindakan dan rehabilitasi," ujar Supiadin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Supiadin juga menyayangkan prosedur penyampaian informasi intelijen yang jika dijadikan alat bukti permulaan, harus melalui pengadilan. Langkah tersebut dianggap memakan waktu.

Sehingga ke depannya akan dirumuskan dan dicari jalan keluar terkait poin tersebut. "Ini masih kami cari masukan dari seluruh stakeholder," kata Politisi Partai Nasdem itu.

Sementara itu, Anggota Pansus Antiterorisme Nasir Djamil mengatakan kasus bom Thamrin bisa dijadikan contoh perlunya penggunaan early warning system oleh intelijen.

Terlebih pada kasus yang sama, BIN dianggap oleh sejumlah pihak, telah kecolongan.

(Baca: Bahas RUU Antiterorisme, Pansus DPR Juga Minta Masukan Ali Imron)

"Pada kasus bom Thamrin kan rumor yang berkembang Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah kasih warning kepada warganya yang ada di Indonesia. Artinya, intelijen mereka bekerja secara aktif. Nah kami ingin BIN punya kemampuan seperti itu," kata Nasir.

Namun, dalam rapat pansus, lanjut Nasir, pihak BIN mengaku mendeteksi rencana teror tersebut, tapi informasi itu tak disampaikan kepada pihak berwenang karena khawatir berdampak buruk bagi beberapa sektor. 

"Tadi mereka bilang 'kita mengetahui tapi tak mau sampaikan takut berdampak pada ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya' kecuali kalau memang akan terjadi," ujar Politisi PKS itu. "Tapi kan bom Thamrin? Bisa dikatakan intelijen kita kecolongan," sambung dia.