Bahas RUU Antiterorisme, Pansus DPR Juga Minta Masukan Ali Imron

Kompas.com - 25/08/2016, 14:43 WIB
Terpidana Teroris Ali Imron seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Pansus RUU Terorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraTerpidana Teroris Ali Imron seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Pansus RUU Terorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kamis (25/8/2016).

Dalam rapat tertutup tersebut, Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme turut mengundang terpidana kasus Bom Bali, Ali Imron.

Ali Imron menceritakan pengalaman pribadinya sebagai pelaku terorisme.

"Di antaranya saya menceritakan bahwa permasalahan terorisme yang menyeret kami betul-betul adalah murni dari kami. Tidak ada konspirasi atau pesanan dari mana pun," ujar Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Ali menambahkan, tindakan pencegahan perlu lebih dilakukan, terutama soal penularan ajaran terorisme. Ia menegaskan, jika tak ada aturan yang mengatur secara tegas, maka penyebaran doktrin terorisme bisa semakin bertambah luas.

Adapun mengenai masukan yang disampaikan untuk revisi UU Antiterorisme, Ali berharap para anggota pansus dapat menerjemahkan ceritanya ke dalam draf revisi.

Salah satu masukan yang diberikannya adalah terkait belum adanya aturan untuk menghukum pihak-pihak yang berencana melancarkan aksi terorisme.

"Masukan dari cerita saya, beliau-beliau sudah bisa mengambil kesimpulan," kata dia.

Ali yang masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang saat itu datang karena diundang melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala BNPT Suhardi Alius sebelumnya mengatakan, bahwa pada kesempatan tersebut pihaknya memaparkan sejumlah poin. Salah satunya mengenai deradikalisasi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X