Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Pekerja Seni Sindir Pemerintah Lambat Atasi Pembajakan Film

Kompas.com - 30/08/2016, 15:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang para pekerja seni di dunia perfilman untuk makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Hal itu pun dimanfaatkan para pekerja seni untuk menyampaikan keluhan di industri perfilman, salah satunya soal angka pembajakan film yang masih tinggi. Pemerintah dinilai masih lambat dalam mengatasi pembajakan ini.

Pekerja seni yang diundang Jokowi di antaranya sutradara seperti Hanung Bramantyo, Riri Riza dan Mira Lesmana. Ada pula pemain film seperti Ernest Prakasa dan Soleh Solihun.

"Jadi seolah-olah belum ada urgensi untuk melindungi itu, sehingga pemerintah angot-angotan," kata Hanung Bramantyo usai pertemuan tertutup dengan Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2016).

Sutradara film Rudy Habibie ini mencontohkan, untuk mengetahui pembajakan filmnya yang diunggah di internet, ia hanya membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga jam. Namun, pemerintah sendiri justru membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menghapus film yang diunggah secara ilegal itu.

"Mereka minta waktunya seminggu untuk menghapuskan itu, bagaimana itu, padahal saya sendiri bisa melakukan itu dalam tiga jam," ucap Hanung.

Padahal, lanjut Hanung, banyaknya pembajakan film baik secara offline maupun online ini membuat industri perfilman menjadi tidak bekembang.

Penonton film di Indonesia secara legal masih sangat sedikit, paling banyak hanya 5 Juta orang. Padahal Indonesia memiliki penduduk mencapai 250 Juta.

"Sementara di Korea Selatan, yang jumlah penduduknya hanya 50 Juta namun penontonnya bisa sampai 10 Juta orang," ujar Hanung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com