Pimpinan DPR, Menkeu, dan Sejumlah Pimpinan Pimpinan Lembaga Negara Bahas APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beberapa pimpinan lembaga negara mengadakan rapat konsultasi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Beberapa lembaga negara yang turut hadir yakni pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kami tadi bahas menyangkut komitmen bersama agar ada clean and good government untuk penyusunan APBN dan ada beberapa catatan penting dari situ," ujar Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Ade menyebutkan, pertama DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama tentang APBN yang sudah ada dasar hukumnya.

Kedua, DPR dan pemerintah sepakat menjalankan prinsip clean and good government.

Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN akan dikoordinasilan dengan baik agar tak ada miskomunikasi dan tumpang tindih peranan.

Keempat, pemerintah menghargai kepentingan DPR dalam menjalankan tugasnya terkait pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Berikutnya, Ade menambahkan DPR mengapresiasi kerja KPK yang mendorong transparansi dalam mengelola keuangan negara.

"Terakhir, DPR memandang perlu ada konsultasi lanjutan bersama pemerintah terkait anggaran," tutur Ade.

Secara terpisah, Sri Mulyani mengapresiasi pertemuan sore ini. Menurut dia komposisi yang diundang sudah tepat yakni lembga yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan anggaran.

"Banyak hal yang perlu diperbaiki. Dari cara kami melakukan pembahasan agar tidak terjadi tumpang tindih," ucap Sri Mulyani.

"Itu bisa di-clear-kan supaya tidak ada anggaran yang sifatnya abu-abu yang bisa memunculkan penyelewengan atau korupsi," kata dia.