Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR, Menkeu, dan Sejumlah Pimpinan Pimpinan Lembaga Negara Bahas APBN

Kompas.com - 29/08/2016, 22:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beberapa pimpinan lembaga negara mengadakan rapat konsultasi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Beberapa lembaga negara yang turut hadir yakni pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kami tadi bahas menyangkut komitmen bersama agar ada clean and good government untuk penyusunan APBN dan ada beberapa catatan penting dari situ," ujar Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Ade menyebutkan, pertama DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama tentang APBN yang sudah ada dasar hukumnya.

Kedua, DPR dan pemerintah sepakat menjalankan prinsip clean and good government.

Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN akan dikoordinasilan dengan baik agar tak ada miskomunikasi dan tumpang tindih peranan.

Keempat, pemerintah menghargai kepentingan DPR dalam menjalankan tugasnya terkait pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Berikutnya, Ade menambahkan DPR mengapresiasi kerja KPK yang mendorong transparansi dalam mengelola keuangan negara.

"Terakhir, DPR memandang perlu ada konsultasi lanjutan bersama pemerintah terkait anggaran," tutur Ade.

Secara terpisah, Sri Mulyani mengapresiasi pertemuan sore ini. Menurut dia komposisi yang diundang sudah tepat yakni lembga yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan anggaran.

"Banyak hal yang perlu diperbaiki. Dari cara kami melakukan pembahasan agar tidak terjadi tumpang tindih," ucap Sri Mulyani.

"Itu bisa di-clear-kan supaya tidak ada anggaran yang sifatnya abu-abu yang bisa memunculkan penyelewengan atau korupsi," kata dia.

Kompas TV Menkeu Nilai APBN Tak "Sehat"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com