Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Handoko Gani
Analis Kebohongan

Analisis kebohongan, anggota tim ahli kepolisian untuk kasus kriminal tertentu, trainer korporasi dan pemerintahan, termasuk KPK. || www.handokogani.com || @LieDetectorID

Bolehkah Presiden Berbohong?

Kompas.com - 29/08/2016, 20:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Lantas, bila tidak ada orang yang tidak pernah berbohong dan juga tidak ada orang yang tidak akan berbohong lagi di masa depan, pemimpin seperti apakah yang harus kita pilih ?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, satu pertanyaan penting yang ingin saya tanyakan: Bolehkah pemimpin “berbohong” dalam konteks politik untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia ?

Boleh ! Presiden Indonesia “boleh” berbohong, apabila taruhannya adalah negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Malah, ketika dalam kondisi genting, Presiden “diberikan wewenang” untuk menggunakan 2 tipe bohong yakni Concealment Lie dan Falsification Lie.

Concealment Lie adalah kebohongan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan info/data/fakta tertentu dan menonjolkan info/data/fakta lainnya. Falsification Lie adalah kebohongan yang dilakukan dengan cara memalsukan info/data/fakta tertentu.

Bagaimana dengan kebohongan dari Presiden Clinton terkait Monica Lewinski ? Beberapa kali sang Presiden menyangkal adanya interaksi sosial dengan Monica Lewinski, apalagi yang terkait dengan interaksi seksual.

Jenis kebohongan ini memang termasuk dalam Concealment Lie, akan tetapi tujuannya bukanlah untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat Amerika. Tujuannya adalah untuk membela diri sendiri dari ancaman impeachment.

Hal yang serupa dilakukan oleh Presiden Nixon terkait skandal Watergate. Kebohongan jenis ini tidak “diperbolehkan”. Sang Presiden melakukan kebohongan demi memuluskan kekuasaannya, mulai dari skandal uang dalam kampanye nyapres-nya hingga penyalahgunaan kekuasaan penegak hukum untuk menyingkirkan penentangnya, termasuk juga mencegah terjadi investigasi terkait Watergate.

Contoh kebohongan pemimpin/presiden yang “diperbolehkan” antara lain ketika Jendral Eisenhower berbohong tentang lokasi pendaratan pasukannya, dimana kebohongan ini berbuah manis dengan kalahnya Nazi.

Tentu masih banyak kebohongan yang “diperbolehkan” lainnya, dimana bila pemimpin berkata jujur, justru akan membahayakan negara-nya, bangsa-nya dan rakyatnya.

Mulai dari zaman penjajahan dulu, banyak pemimpin kita yang “membohongi” penjajah demi melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Dan, tentu berlaku hingga hari ini.

Bahkan seringkali seorang pemimpin harus “dilatih” agar ia bisa menyampaikan kebohongan “legal” tersebut.

Akhir kata, bolehkah seorang presiden (ataupun pemimpin lainnya) berbohong ? “Boleh” bila dilakukan demi negara, bangsa dan rakyatnya. “Tidak Boleh” bila kebohongan itu hanya dilakukan demi diri sendiri, partai-nya atau pendukung-nya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com