Kompas.com - 25/08/2016, 10:19 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama musisi Ahmad Dhani sempat mewarnai bursa Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017. Bahkan, Dhani beberapa waktu lalu mengakui sudah memiliki program-program andalannya untuk DKI Jakarta meskipun belum ditetapkan sebagai bakal calon gubernur.

Dhani mengikuti proses penjaringan bakal cagub yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra. Oleh DPW PKB DKI Jakarta, Dhani bahkan sempat disebut calon terkuat untuk didukung lantaran berasal dari keluarga NU.

Namun, DPW PKB DKI justru mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga Uno, Kamis (25/8/2016) siang ini. Bagaimana dengan nasib Ahmad Dhani?

"Tidak masalah. Memang dari awal Dhani salah satu kader yang muncul dan menjadi kandidat dari PKB, tapi kan PKB enggak bisa usung sendirian," tutur Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Kamis pagi.

Daniel menambahkan, Dhani pun harus bisa menerima keputusan partai tersebut.

"Ya harus terima. Kan PKB harus punya pilihan," sambungnya.

(Baca: Banyak yang Tolak Sikap Keras Ahok, Alasan PKB Dukung Sandiaga Uno)

Mengenai dukungan untuk Pilgub DKI, pengurus pusat PKB sebetulnya belum menentukan keputusan final. Namun, kata Daniel, PKB menghormati seluruh proses yang berjalan di tingkat wilayah. Semua tergantung pada peta perpolitikan di DKI.

Jika tak ada perubahan signifikan, lanjut Daniel, maka tentu keputusan DPP akan sama dengan keputusan DPW untung mengusung Sandiaga.

"Kalau DPP belum final. Tapi selama tidak ada perubahan signifikan, tentu keputusan DPP akan sama dengan keputusan DPW," kata Daniel.

Deklarasi dukungan terhadap Sandiaga Uno akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qudwah - Al-Muqoddasah atau di rumah Ketua Dewan Syuro PKB DKI Jakarta KH A Fauzi di Jalan Kayu Tinggi, Kampung Kandang Sapi, RT 007 RW 06, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Deklarasi rencananya akan dilaksanakan pada pukul 14.30.

(Baca: Dukung Sandiaga, PKB Masih Harap Bisa Berkoalisi dengan PDI-P)

Sandiaga sebelumnya diusung oleh Partai Gerindra. Jika kedua partai politik ini berkoalisi, jumlah kursi mereka di DPRD DKI Jakarta sebanyak 21 kursi. Jumlah itu belum cukup untuk mengusung Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Syarat partai politik atau koalisi partai politik mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah minimal memiliki 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

Nasional
Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.