Kompas.com - 22/08/2016, 16:02 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius saat ditemui usai rapat koordinasi penanggulangan terorisme di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016). Kristian ErdiantoKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius saat ditemui usai rapat koordinasi penanggulangan terorisme di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan upaya penanggulangan penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan bahwa beberapa kementerian dan lembaga telah menyepakati terbentuknya satuan tugas (satgas) penanggulangan terorisme.

Menurut dia, satgas merupakan upaya sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam merumuskan pola-pola penanggulangan terorisme.

Satgas tersebut, kata Suhardi, berfungsi melaksanakan program deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan sebagai jembatan dari seluruh kementerian terkait. Oleh sebab itu, nantinya satgas itu akan diisi pejabat dari kementerian atau lembaga yang memiliki akses langsung ke menteri dan kepala lembaga.

"Kami akan membuat task force (satgas) dengan pejabat dari kementerian yang tetap supaya bisa merumuskan bagaimana pola-pola penanggulangan yang efektif," ujar Suhardi saat ditemui seusai rapat koordinasi penanggulangan terorisme di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

(Baca: Teroris di Indonesia, Dulu dan Sekarang...)

Suhardi menjelaskan, antisipasi dalam penyebaran radikalisme di Indonesia saat ini membutuhkan sinergi dari seluruh kementerian yang ada. Pasalnya, penyebar paham radikalisme sudah menggunakan seluruh celah yang ada di masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Suhardi mencontohkan, salah satu pelaku terorisme yang ditangkap di Batam beberapa waktu lalu menggunakan media sosial, seperti Youtube, Facebook, dan BlackBerry Messenger, untuk menyebarkan ajarannya.

Menurut dia, saat ini kecanggihan teknologi informasi melalui sosial media ataupun situs sudah dimanfaatkan dalam menciptakan modus baru penyebaran radikalisme.

Selain itu, Suhardi juga menyebut paham radikalisme telah meyebar di sektor pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

(Baca: "Teroris di Indonesia, Nafsu Besar Tenaga Kurang")

"Karena itu, antisipasinya tidak hanya bisa dilakukan oleh BNPT saja, dibutuhkan sinergi dengan kementerian lain, seperti Menkominfo dan Menristek Dikti. Yang jelas, kami upayakan mereduksi radikalisme yang masuk," ungkap Suhardi.

Ditemui secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, penanggulangan terorisme tidak bisa hanya dijalankan oleh BNPT. Hal tersebut disebabkan spektrum persoalan terorisme yang sangat luas. Sehingga, kata Wiranto, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif.

"Tadi kami lakukan rapat koordinasi untuk memberikan pemahaman itu. Bagaimana anatomi dari terorisme di Indonesia dan kaitannya ke internasional. Terorisme jelas merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penanganannya harus serius dan sungguh sungguh," ungkap Wiranto.

Kompas TV Setelah 10 Tahun Mendekam, Hambali Disidang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Nasional
Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Nasional
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

Nasional
Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.