Pemerintah Bentuk Satgas Antar-kementerian untuk Tangkal Radikalisme

Kompas.com - 22/08/2016, 16:02 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius saat ditemui usai rapat koordinasi penanggulangan terorisme di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016). Kristian ErdiantoKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius saat ditemui usai rapat koordinasi penanggulangan terorisme di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan upaya penanggulangan penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan bahwa beberapa kementerian dan lembaga telah menyepakati terbentuknya satuan tugas (satgas) penanggulangan terorisme.

Menurut dia, satgas merupakan upaya sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam merumuskan pola-pola penanggulangan terorisme.

Satgas tersebut, kata Suhardi, berfungsi melaksanakan program deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan sebagai jembatan dari seluruh kementerian terkait. Oleh sebab itu, nantinya satgas itu akan diisi pejabat dari kementerian atau lembaga yang memiliki akses langsung ke menteri dan kepala lembaga.

"Kami akan membuat task force (satgas) dengan pejabat dari kementerian yang tetap supaya bisa merumuskan bagaimana pola-pola penanggulangan yang efektif," ujar Suhardi saat ditemui seusai rapat koordinasi penanggulangan terorisme di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

(Baca: Teroris di Indonesia, Dulu dan Sekarang...)

Suhardi menjelaskan, antisipasi dalam penyebaran radikalisme di Indonesia saat ini membutuhkan sinergi dari seluruh kementerian yang ada. Pasalnya, penyebar paham radikalisme sudah menggunakan seluruh celah yang ada di masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Suhardi mencontohkan, salah satu pelaku terorisme yang ditangkap di Batam beberapa waktu lalu menggunakan media sosial, seperti Youtube, Facebook, dan BlackBerry Messenger, untuk menyebarkan ajarannya.

Menurut dia, saat ini kecanggihan teknologi informasi melalui sosial media ataupun situs sudah dimanfaatkan dalam menciptakan modus baru penyebaran radikalisme.

Selain itu, Suhardi juga menyebut paham radikalisme telah meyebar di sektor pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

(Baca: "Teroris di Indonesia, Nafsu Besar Tenaga Kurang")

"Karena itu, antisipasinya tidak hanya bisa dilakukan oleh BNPT saja, dibutuhkan sinergi dengan kementerian lain, seperti Menkominfo dan Menristek Dikti. Yang jelas, kami upayakan mereduksi radikalisme yang masuk," ungkap Suhardi.

Ditemui secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, penanggulangan terorisme tidak bisa hanya dijalankan oleh BNPT. Hal tersebut disebabkan spektrum persoalan terorisme yang sangat luas. Sehingga, kata Wiranto, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif.

"Tadi kami lakukan rapat koordinasi untuk memberikan pemahaman itu. Bagaimana anatomi dari terorisme di Indonesia dan kaitannya ke internasional. Terorisme jelas merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penanganannya harus serius dan sungguh sungguh," ungkap Wiranto.

Kompas TV Setelah 10 Tahun Mendekam, Hambali Disidang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Nasional
Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Nasional
Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Nasional
Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.