Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Gabungan Minta Keterangan Sejumlah Penyidik yang Pernah Tangani Kasus Freddy Budiman

Kompas.com - 22/08/2016, 14:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk Polri meminta keterangan sejumlah penyidik yang pernah menangani kasus narkoba Freddy Budiman.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pemeriksaan lanjutan terhadap penyidik dilakukan pada hari ini, Senin (22/8/2015).

"Tim mengumpulkan bahan keterangan dari para penyidik Polda Metro Jaya dan dari Direktorat Narkoba Bareskrim terhadap mereka yang pernah berinteraksi dengan Freddy saat kasusnya ditangani," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap para penyidik ini untuk menggali informasi apakah mereka mengetahui ihwal pemberian uang dari Freddy kepada oknum polisi untuk membantu peredaran narkoba.

(Baca: Panglima TNI: Hampir Semua Mayjen Saat Kasus Freddy Terungkap Telah Pensiun)

Oknum polisi itu termasuk dua penyidik di Polda Metro Jaya yang telah diberhentikan dan dipidana karena terbukti membantu bisinis Freddy.

"Kami akan mencari fakta apakah ada aliran dana ke sejumlah oknum kepolisian," kata Boy.

Saat dihubungi terpisah, anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Hendardi, mengatakan, selain penyidik, tim telah memeriksa rohaniawan dan pengacara Freddy.

Sementara, mantan Kepala Lapas Nusakambangan Liberty Sitinjak belum diperiksa karena masih membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

(Baca: Tim Gabungan Akan Periksa Konten Video Pesan Terakhir Freddy Budiman)

"Kami masih menyapih informasi dari mana-mana untuk mendekatkan ke informasi FB bahwa ada petinggi Polri yang terlibat. Namun, materi dan hasil pemeriksaannya belum dapat disampaikan," kata Hendardi.

Sebelumnya, tim gabungan telah menyambangi Nusakambangan untuk memeriksa petugas lapas dan para terpidana yang menyaksikan pertemuan Freddy dengan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Salah satunya adalah John Kei, terpidana kasus pembunuhan.

Menurut John Kei, kata Hendardi, apa yang disampaikan Haris ke media sama persis dengan apa yang dikatakan Freddy dua tahun silam.

Tim gabungan juga telah memeriksa adik Freddy Budiman, Latief alias Johny Suhendar di lapas Salemba.

Latief diduga mengetahui informasi terkait apa yang diutarakan Freddy soal keterlibatan oknum polisi dalam peredaran narkoba.

Kompas TV Kemana Aliran Dana Jaringan Freddy Budiman?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com