Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Infrastruktur yang Akan Dibangun di Sumut untuk Mendukung Pariwisata

Kompas.com - 20/08/2016, 22:42 WIB
Wahyu Adityo Prodjo

Penulis

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman/Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya memaparkan hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Hotel Inna Prapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (20/8/2016) malam.

Menurut Luhut, pertemuan itu memutuskan soal perpanjangan landasan pacu hingga pembangunan zona pariwisata. 

"Hasil rapat hari ini dengan menteri pariwisata sudah banyak yang diputuskan tapi ada finalisasi yang masih perlu dilakukan oleh Presiden. Presiden ingin meninjau sendiri, lokasi otorita itu," kata Luhut seusai rapat terbatas kepada wartawan dalam jumpa pers.

Ia juga menyampaikan landasan pacu Bandara Silangit di Siborong-borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara akan diperpanjang menjadi 2.650 meter dan lebar 45 meter. Hal itu akan diharapkan bisa mengakomodasi pesawat Boeing 737-800.

"Dan juga lapangan terbang Sibisa di Toba Samosir akan diperpanjang 2.250 meter. Kita harus mengakomodasi mungkin (Boeing) 737-500," jelas Luhut.

Kemudian, Luhut juga menambahkan pembangunan jalan tol dari Siantar hingga Parapat sepanjang 97 kilometer akan dimulai tahun depan dan ditargetkan rampung 2019. 

Selain itu, rapat itu juga membahas pembersihan lingkungan Danau Toba. Berkaitan dengan rencana itu, pemerintah akan mengevaluasi keberadaan perusahaan PT Toba Pulp Lestari.

"Khususnya truk-truk yang melebihi kapasitas dan merusak jalan. Kemudian HTI (hutan tanaman industri) (HTI) nya harus dievalusi dan nilai-nilai yang tidak bisa dipenuhi dalam ketentuan-ketentuan ini, kita mengusulkan dipertimbangkan untuk direlokasi," kata Luhut.

Kemudian, lanjut Luhut, dibahas pula tentang pembangunan zona otorita pariwisata yang telah diminati tiga pengusaha asal Medan. Menurut Luhut, mereka berkomitmen untuk membangun lima hotel bintang lima, convention center kelas internasional, dan sarana lain.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB itu membahas masalah perkembangan pembentukan Indonesia sebagai poros maritim. 

Rapat Terbatas Poros Kemaritiman dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menpan RB Asman Abnur, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Selain itu, juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Kompas TV Panggung Apung Ini Dibangun di Atas Air Danau Toba

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com