Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Ingin Sistem Laporan Penyidikan Didigitalisasi

Kompas.com - 19/08/2016, 20:10 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengaku kepolisian tengah berupaya meningkatkan sistem laporan tindak kejahatan.

Tito ingin laporan yang saat ini masih menggunakan sistem manual, didigitalisasi. Sitem manual, kata Tito, kerap membikin pelayanan kasus terhambat.  

 

"Jadi begini, masalah reserse kita ini masih menggunakan manual," ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2016).

"Semua kasus ditangani oleh penyidik, disimpan dalam lacinya. Kalau ditanya perkembangan, dibuka dulu berkasnya, penyidik lagi di luar kota tidak bisa ke mana-mana. Apalagi sampai terbakar gedungnya atau hilang berkasnya habislah itu," tambah dia.

Tito melanjutkan, sebenarnya sudah ada perangkat lunak canggih yang bisa menunjang pelayanan tersebut. Namanya, Case Management Information System (SEMIS).

Sistem itu, kata Tito, sudah diterapkan di negara-negara maju. Secara teknis, laporan dari masyarakat tidak lagi ditulis secara manual, melainkan dimasukan ke data komputer.

Penggunaan sistem komputerisasi dan digital, akan memudahkan pencarian data file kasus yang dilaporkan.

"Karena semua laporan masuk ke software. Itu program kemudian semua kegiatan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan aneka administrasi berita acara semua ada di dalam file dalam bentuk software itu. Sehingga, bisa diakses oleh pimpinan dengan cepat," kata dia.

"Misalnya, ada kasus lima tahun tidak selesai. Itu bisa diakses dengan cepat dalam hitungan detik. Kasus ini nomor segini atas nama tersangka ini atau pelapor ini, itu sudah sejauh mana," tambah dia.

Bahkan, kata dia, jika menggunakan sistem SEMIS, perkembangan penangan sebuah kasus pun lebih mudah diketahui. "Itu semua bisa dikontrol dengan statistik. Bahkan, bisa dibuat sistem warning. Nah, ini sedang kami perbaiki, kami berusaha digitalisasi dengan ITE di sistem penyidikan," kata Tito.

Kompas TV Menkeu Sri Mulyani Temui Kapolri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com