Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/08/2016, 09:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari-hari belakangan masyarakat Indonesia disuguhkan dua cerita yang serupa tapi tak sepenuhnya sama.

Kedua cerita ini sama-sama datang dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dua-duanya berkaitan dengan kewarganegaraan.

Cerita pertama diperankan Arcandra Tahar dan satu cerita lainnya dialami Gloria Natapradja Hamel.

Arcandra diumumkan dan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016.

Lalu sekitar dua pekan setelah pelantikan, pihak istana mengetahui bahwa Arcandra mengantongi paspor Amerika Serikat sejak 2012.

(Baca: Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar)

Karena mempunyai dokumen negara lain, Arcandra pun dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 2006.

Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri harus lah warga negara Indonesia.

Tak menunggu lama, cerita ini pun bocor ke publik melalui media sosial dan menjadi pemberitaan luas.

Tapi baik Arcandra maupun Istana tak terbuka soal ini.

Namun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membenarkan soal paspor AS yang dimiliki pria asli minang itu.

Pada Senin (15/8/2016) malam, Presiden Joko Widodo melalui sekretaris negara Pratikno mengumumkan pemberhentian Arcandra dengan hormat dari Menteri ESDM.

Posisinya digantikan sementara oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM.

Gloria

Nama Gloria diumumkan sebagai salah satu dari 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas pada upacara HUT ke-71 RI di Jakarta, 26 Juni.

Ia melewati proses seleksi yang panjang, mulai dari sekolah, tingkat kota hingga provinsi.

Di tahap akhir, pihak Garnisun baru mengetahui bahwa Gloria mempunyai paspor Perancis. Gloria pun dianggap bukan WNI berdasarkan UU kewarganegaraan.

Padahal Peraturan Menpora No. 0065/2015 syarat untuk dapat direkrut menjadi pasukan paskibraka adalah WNI.

Gloria pun digugurkan dari Paskibraka. Saat 67 anggota Paskibraka lainnya dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (15/7/2016), Gloria hanya bisa terduduk lesu di asrama PP PON Cibubur.

Warta Kota/Alex Suban Anggota Paskibraka asal Depok, Gloria Natapradja Hamel (kanan) menyanyikan yel-yel bersama anggota Paskibraka Tim Arjuna yang selesai bertugas mengibarkan bendera, di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2016). Walaupun tidak turut bertugas mengibarkan bendera karena tersandung masalah status kewarganegaraan ia diperbolehkan menyaksikan dan menunggu rekan-rekannya selesai bertugas.

Karena waktu yang mepet, posisi Gloria tak digantikan oleh anggota Paskibraka lain. Nasib Gloria sudah pasrah menerima kenyataan bahwa ia tak bisa mengantarkan pengibaran Merah Putih di hari kemerdekaan.

(Baca: Gloria Natapradja Hamel Gugur dari Paskibraka Istana karena Punya Paspor Perancis)

Namun ia tetap hadir saat upacara 17 Agustus di Istana untuk memberi semangat kepada 67 temannya.

Setelah upacara pengibaran bendera selesai, Gloria yang belakangan menarik simpati publik berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Siapa sangka, Presiden dan Wapres akhirnya mengizinkan Gloria untuk bergabung dalam pasukan Paskibraka dan bertugas di upacara penurunan bendera, sore harinya.

 

Gloria bergabung dengan Tim Bima dan bertugas sebagai penjaga Gordon. "Tadinya saya mikir, oh ini bukan rezeki saya, tapi diberikan kesempatan. Jadi senang banget," ujar dia usai melaksanakan upacara penurunan bendera.

(Baca: Bertemu Gloria, Jokowi Berkata "Ini Dia Nih yang Terkenal Banget di TV...")

 

Di sore hari yang sama, saat Gloria bertugas di upacara penurunan bendera, Arcandra Tahar yang sudah dicopot Jokowi muncul di Istana.

Keluar dari Istana Merdeka sambil menggenggam beberapa carik kertas, Arcandra pun mengakui bahwa dirinya baru saja bertemu Jokowi.

Lalu, apakah Jokowi juga masih memberikan kesempatan kepada Arcandra untuk membantu pemerintah di sektor ESDM, seperti halnya Gloria yang diberi kesempatan untuk bergabung di Paskibraka? Arcandra tak mau berbicara banyak soal pertemuannya dengan Jokowi.

Ia hanya menjawab normatif bahwa melakukan yang terbaik bagi bangsa ini tidak perlu dengan menjadi menteri.

(Baca: Usai Bertemu Jokowi, Arcandra Sebut Berkontribusi untuk Negara Tak Harus Jadi Menteri)

"Umat terbaik itu apa? Apakah harus jadi menteri? Kan enggak, selama dia bisa amar maruf nahi munkar, enggak ada dalam ayat itu mengatakan harus dengan jadi menteri baru bisa amar maruf nahi munkar. Yang penting lakukan yg terbaik," kata Arcandra yang 20 tahun terakhir tinggal di Amerika Serikat.

Berpeluang

Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk Jokowi sebagai Plt Menteri ESDM, menilai Arcandra masih berpeluang untuk membantu pemerintah.

Ia mengaku sudah bertemu dengan Arcandra serta para jajaran di Kementerian ESDM. Luhut menilai selama 20 hari menjabat menteri, Arcandra sudah menunjukkan kinerja yang baik.

Salah satunya, lulusan lulusan Texas A & M University itu sudah berhasil mengurai cost harga migas yang akan berujung pada penghematan dan keuntungan besar-besaran bagi Indonesia.

(Baca: Luhut Setuju Arcandra Tetap Bantu Pemerintah)

"Semua kemungkinan itu bisa terjadi, tak menutup itu. Semua tergantung penilaian bapak Presiden," kata Luhut.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menilai masih banyak sektor-sektor penting di ESDM yang tak mengharuskan dijabat WNI sehingga bisa diisi Arcandra.

Bagaimana pun juga, Fahri menilai Jokowi harus bertanggung jawab karena telah membawa pulang Arcandra dari Amerika Serikar kembali ke Indonesia.

Namun sebelum memberikan posisi kepada Arcandra, Presiden harus memastikan kesetiaan dan loyalitas Arcandra kepada Indonesia.

(Baca: Fahri Hamzah: Saya Mohon Presiden Tetap Gunakan Keahlian Arcandra)

"Kalau sudah mantap dia di Indonesia, jadikan saja Dirut Pertamina misalnya," ucap Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com