Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Tanda Tangani Petisi Dukung Gloria sebagai Anggota Paskibraka

Kompas.com - 16/08/2016, 11:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah petisi yang mendesak pemerintah agar Gloria Natapraja Hamel tetap diikutsertakan menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) beredar di dunia maya.

Petisi di laman Change.org ini merespons sikap pemerintah yang tidak mengukuhkan Gloria sebagai anggota Paskibraka di Istana pada Rabu (17/8/2016).

Petisi ini digagas Wahyu Yoga Pratama. Hingga Selasa (16/8/2016) pukul 09.24 WIB, petisi sudah ditandatangani 9.350 orang.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Di dalam petisi, Wahyu menjabarkan sejumlah pasal terkait kewarganegaraan. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 4 huruf d, menyatakan bahwa, "Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (WNI)".

Pada UU yang sama, Pasal 6 ayat 1, disebutkan, "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya".

Kemudian di Pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa, "Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia".

Dalam kasus ini, kata Wahyu, Gloria sudah menyatakan bahwa dirinya memilih menjadi WNI.

"Bahwa yang bersangkutan, Gloria Natapraja Hamel, telah membuat pernyataan bermeterai yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia disaksikan oleh ibu yang bersangkutan sebagai wali yang sah," kata Wahyu.

Dengan demikian, menurut Wahyu, Gloria sah secara hukum sebagai WNI. Wahyu mengatakan, atas keabsahan tersebut, sekiranya pemerintah, khususnya Jokowi, mengizinkan Gloria tetap diikutsertakan menjadi anggota Paskibraka.

"Kami memohon agar Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia mengizinkan Saudari Gloria Natapraja Hamel menjalankan tugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Nasional pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2016 di Istana Negara Jakarta," tulis Wahyu.

Seperti diketahui, Gloria gugur menjadi bagian dari Paskibraka lantaran berpaspor Perancis. Gloria lahir dari ibu WNI dan ayah warga negara Perancis. Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta Brigjen TNI Yosua Pandit Sembiring mengatakan, pengguguran Gloria telah sesuai dengan aturan undang-undang.

"Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 jelas disebutkan seseorang kehilangan warga negara apabila dia punya paspor (negara lain)," ujar Yosua di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (15/8/2016).

"Ini Gloria sudah punya paspor. Kami cek, dia punya paspor Perancis," lanjut dia. (Baca: Gloria Natapraja Hamel Gugur dari Paskibraka Istana karena Punya Paspor Perancis)

Dalam ngobrol santai bersama Kompas.com, 8 Agustus 2016 lalu, Gloria mengaku bahwa sang ayah merupakan warga negara Perancis dan ibunya adalah warga negara Indonesia.

"Namun, saya sudah confirm mau pilih (menjadi warga negara) Indonesia, kok," ujar Gloria. (Baca: Calon Paskibraka Gloria Natapraja: Saya Sudah Pilih Indonesia Kok...)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com