Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Muhadjir Effendy Tanggapi Petisi Penolakan "Full Day School"

Kompas.com - 15/08/2016, 17:29 WIB

KOMPAS.com - Puluhan ribu warga masyarakat menandatangani petisi untuk menolak program kurikuler yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy pun memberikan tanggapan resmi terkait penolakan program yang dulu dikenal publik sebagai "Full Day School" itu.

Menteri yang baru dilantik pada 27 Juli lalu itu mengungkapkan pernyataannya melalui layanan fitur Pembuat Kebijakan yang tersedia di laman Change.org.

"Saya mengikuti perkembangan diskusi dan percakapan di pelbagai media sosial, media cetak hingga elektronik terkait gagasan untuk menambah jam kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang nyata-nyata memiliki kepedulian guna perbaikan dunia pendidikan kita," kata Muhadjir, dalam keterangan persnya, Senin (15/8/2016).

"Saya juga menghargai petisi 'Tolak Pendidikan Full Day School/Sehari Penuh di Indonesia' yang digulirkan Saudara Deddy Mahyarto Kresnoputro yang telah mencapai 41 ribu lebih pendukung," ujarnya.

Bahkan tanggapan resmi Mendikbud tersebut  juga telah dikomentari oleh para penandatangan.

"Tidak semua murid nyaman berada seharian di sekolah, tidak semua murid mempunyai gizi yang baik mengikuti program FDS," kata Sudi Hardjono.

Sebelumnya diberitakan ramainya penolakan atas penerapan 'full day school' yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sebagian penolakan tersebut terwakili oleh dua orang pembuat petisi. Pertama, Deddy Mahyarto Kresnoputro, salah seorang yang menyebut dirinya sebagai orangtua murid.

(Baca: Tak Setuju Usulan Mendikbud, Orangtua Siswa Gagas Petisi "Tolak Full Day School")

Sedangkan petisi yang kedua dibuat oleh Gita Putri Damayana, seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

"Pertama, tidak ada studi atau riset maupun statistik yang ditunjukkan oleh Menteri Muhadjir yang membuktikan bahwa benar anak Indonesia akan lebih baik dengan kebijakan full day schooling," tulisnya.

"Kedua, kebijakan ini sangat bias di kota besar, mengabaikan anak-anak Indonesia yang dalam kesehariannya sepulang sekolah membantu orangtuanya sebagai bertani, melaut dan berdagang. Ketiga, agar Mendikbud berhenti menjadikan anak Indonesia sebagai percobaan. Dari mulai gonta-ganti kurikulum hingga kebijakan full day school seakan coba-coba mana yang efektif untuk satu generasi."

(Monalisa/ant)

Kompas TV Pengamat: Pendidikan Karakter Butuh Proses Panjang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com