Kekerasan di Sekolah Dianggap Terjadi karena Makna Pendidikan Gagal Dipahami

Kompas.com - 13/08/2016, 11:12 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Antropolog Sosial/Direktorat Pendidikan BAPPENAS)?, Amich Alhumami dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (13/8/2016)


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami mengatakan implementasi pendidikan di Indonesia belum mengacu pada dua prinsip pendidikan, yaitu membangun masyarakat yang baik dan memfasilitasi seseorang untuk tumbuh kembang. Ia melihat dua prinsip itu saat ini cenderung diabaikan.

Amich menilai, diabaikannya dua hal tersebut merupakan pemicu masih banyaknya kasus kekerasan di dunia pendidikan di Indonesia.

"Soal kekerasan guru sebetulnya tanda-tanda kegagalan kita dalam memaknai, apa sih yang kita maksudkan dengan pendidikan," ujar Amich, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Siapapun yang diamanatkan untuk mengelola pendidikan, kata Amich, seharusnya memahami problem mendasar dunia pendidikan. Salah satunya adalah soal pemerataan pendidikan yang belum terpenuhi. Amich juga menganggap kompetensi dan mutu pengajar masih belum merata.

"Lembaga-lembaga pendidikan yang bertanggungjawab melahirkan guru, tidak sepenuhnya bisa meluluskan guru yang memenuhi kompetensi," kata dia.

Saat ini, ia melihat lembaga-lembaga pendidikan tersebut kerap kalah saing dengan sejumlah perguruan tinggi unggulan di Indonesia. Padahal, seharusnya murid-murid unggulan juga mengisi lembaga-lembaga pendidikan tersebut karena mutu pengajar juga menentukan masa depan dunia pendidikan Indonesia.

"Lembaga pendidikan guru, seharusnya juga bisa menelurkan guru-guru andalan. Diambil dari murid-murid unggulan, seperti ITB, IPB, UGM, kan bisa," ucapnya.



EditorIndra Akuntono

Terkini Lainnya

Pemulung Pencari Besi di Lokasi Likuefaksi Petobo Temukan Jasad Manusia

Pemulung Pencari Besi di Lokasi Likuefaksi Petobo Temukan Jasad Manusia

Nasional
Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional

Close Ads X