Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Parpol yang Tak Sabar Deklarasi Cagub DKI, Silakan Duluan

Kompas.com - 12/08/2016, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, saat ini ada sejumlah partai politik yang terus menerus mendesak partainya untuk mendeklarasikan calon gubernur pilkada DKI Jakarta 2017.

Jika PDI-P yang memiliki 28 kursi di DPRD sudah mendeklarasikan calon, maka peta di Pilkada DKI akan semakin terang benderang.

Saat ini, baru petahana Basuki Tjahaja Purnama yang sudah dipastikan bisa maju di Pilkada DKI karena memiliki 24 kursi dari Partai Golkar, Hanura dan Nasdem.

Adapun PDI-P dan enam parpol lainnya di DKI yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan PKB sudah memutuskan membentuk Koalisi Kekeluargaan namun belum jelas siapa calon yang diusung.

"Beberapa teman mendorong segera saja lah PDI-P deklarasi untuk memotong ketidakpastian di DKI. Bukan hanya parpol lain tapi sejumlah teman di internal juga menyampaikan," kata Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno usai rapat terkait Pilkada Serentak di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

(Baca: Megawati Instruksikan PDI-P Terlebih Dahulu Fokus ke Pilkada Selain Jakarta)

Namun, ia menegaskan PDI-P tak akan terpengaruh dengan desakan parpol hingga kader internal tersebut. Apalagi sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar memprioritaskan Pilkada di daerah selain Jakarta.

"Kami diinstruksikan di daerah lebih dulu," ucap Hendrawan.

Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR ini pun meminta parpol-parpol bersabar. Jika tidak mau menunggu, ia tak masalah parpol lain mendeklarasikan calonnya terlebih dahulu.

"Ada parpol yang tak sabar deklarasi silakan duluan," ucap Hendrawan.

Kompas TV 7 Parpol Bentuk "Koalisi Kekeluargaan" Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com