Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Polri Ajak Semua yang Dianggap Kapabel Masuk Tim Investigasi Testimoni Freddy

Kompas.com - 11/08/2016, 10:54 WIB
Kontributor Denpasar, Sri Lestari

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyampaikan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk membentuk tim investigasi yang menelusuri pernyataan Freddy Budiman seperti yang diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Kepada Haris, Freddy mengatakan, ada oknum Polri, Badan Narkotika Nasional, dan TNI yang terlibat dalam bisnis narkoba yang dijalankannya.

(Baca: Polri Hentikan Sementara Penyelidikan terhadap Haris Azhar)

Presiden mengatakan, siapapun yang dianggap memiliki kapasitas agar ditarik masuk dalam tim investigasi tersebut. Tim ini akan terdiri dari internal dan eksternal Polri. 

"Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu, silakan. Semuanya ada di tim itu. Semakin banyak pakar, banyak kemampuan mengungkap itu, silakan masuk dalam tim yang sudah dibentuk," kata Presiden Joko Widodo, seusai membuka acara Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Se-Asia, di Nusa Dua Bali, Kamis (11/8/2016).

Namun, kata Presiden, peristiwa yang diungkapkan Haris sudah terjadi beberapa tahun lalu. Oleh karena itu perlu dibuktikan kebenarannya.

"Ingat, peristiwa ini sudah lama. Dudah tahun 2012. Kenapa tidak diungkapkan dari dulu. Ya ditelusuri, diungkap dan diproses jika terbukti," kata Presiden.

Hentikan penyelidikan laporan terhadap Haris Azhar

Sebelumnya, Polri memutuskan menghentikan proses penyelidikan atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Polri, TNI, dan BNN terhadap Haris Azhar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Polri akan fokus pada pembentukan tim independen untuk menelusuri pernyataan Haris.

Tim itu dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawas Umum Komjen (Pol) Dwi Priyatno dengan beranggotakan unsur eksternal, yakni komisioner Kompolnas Poengky Indarty, pendiri Setara Institute Hendardi, dan pakar komunikasi politik UI Effendy Ghazali.

 

(Baca: Begini Kerja Tim Independen Bentukan Polri Selidiki Cerita Freddy Budiman)

Dalam ceritanya kepada Haris, Freddy menyatakan bahwa ada oknum petinggi Polri yang disuap Rp 90 miliar untuk membantu peredaran narkoba yang dilakukan Freddy.

"Substansinya, kami mencari apakah tuduhan Freddy Budiman apakah benar pejabat Polri terima uang. Kalau sekarang ini kan belum ada perkaranya," kata Boy.

Boy mengatakan, hasil penelusuran tim independen ini akan menjadi bukti permulaan untuk melihat adanya suatu perkara hukum. Bisa saja fakta yamg dikumpulkan tim nantinya membuktikan adanya tindak pidana gratifikasi atau penyuapan.

"Mudah-mudahan ke depan dengan keterlibatan unsur eksternal bisa dilakukan sebaik-baiknya, seobjektif mungkin," kata Boy.

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Kompas TV BNN Periksa Mantan Kalapas Nusakambangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com