Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Koalisi Kekeluargaan Tanpa Instruksi Megawati, PDI-P Tak Akan Pecat Kader

Kompas.com - 11/08/2016, 06:44 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak akan memecat kadernya yang ikut mendukung Koalisi Kekeluargaan.

Keikutsertaan kader PDI-P dalam koalisi ini disebut Hasto bukan atas instruksi Megawati.

"Oh tidak (dipecat)," ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Sebelumnya, Megawati pernah memecat kader PDI-P yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih.

Ia dipecat lantaran berinisiatif mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden pada 2014 lalu.

Menurut Hasto, inisiatif Rustiningsih saat itu sudah menyinggung soal disiplin. Saat itu PDI-P sudah jelas mendukung Jokowi-JK, namun Rustriningsih, justru bersikap sebaliknya.

"Ketika keputusan diambil, kemudian ada yang tidak taat pada keputusan, sesuai dengan konstitusi partai, partai memberikan sanksi organisasi," kata dia.

Ia mengatakan, pemberian sanksi terhadap kader yang membelot itu dalam rangka menjaga kehormatan partai. Karena, kata Hasto, partai merupakan salah satu cara mewujudkan cita-cita yang dilakukan secara kolektif.

Dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga ada aturan-aturan yang mengatur agar kehormatan partai tetap terjaga. Maka dari itu, pemecatan terhadap Rustiningsih juga sudah sesuai konstitusi partai.

"Upaya untuk menegakkan kehormatan partai tapi kehormatan partai itu ditegakkan dengan cara cara konstitusi partai, bukan dengan cara asal memecat orang, tidak," kata dia.

Hasto melanjutkan, sikap kader PDI-P, khususnya Bambang DH, yang ikut mendukung koalisi kekeluargaan itu merupakan bagian dari menjalankan tugas, meskipun tanpa didahului instruksi Megawati.

(Baca: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Sebab, Megawati sendiri selama ini bersikap demokratis dalam memimpin. Megawati, kata Hasto, sudah memberikan kebijakan-kebijakan dasar yang kemudian boleh diterjemahkan secara bebas oleh para kadernya.

"Ya ini kan kami berbekal pada sebuah prinsip. Kami sudah mendapat arahan dari Ibu (Megawati), kami jalankan dan kami menjabarkan kebijakan kebijakan dari Ibu tersebut, kemudian dalam rapat pleno DPP kami melaporkan," kata dia.

Sebelumnya, Bambang DH yang mewakili PDI-P sudah menyatakan diri untuk ikut bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com