Pemimpin Tak Negarawan Perburuk Perilaku Rakyat

JAKARTA, KOMPAS - Perilaku pemimpin yang tak negarawan ikut memperburuk perilaku rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ini terus dibiarkan, imajinasi keindonesiaan dan cita-cita besar bangsa akan hilang. Rakyat akan frustrasi yang berujung pada kian seringnya konflik sosial terjadi.

Atas dasar itu, menjadi penting bagi para pemimpin negeri ini untuk memperbaiki perilakunya. Upaya memperbaiki hal-hal yang bisa mengubah perilaku masyarakat juga mesti mulai dilakukan.

Berdasarkan hasil jajak pendapat Kompas, sejumlah nilai luhur dan perilaku negarawan dalam kehidupan masyarakat mulai memudar. Salah satunya ditunjukkan oleh belum sepenuhnya sikap berani mengakui kesalahan, jujur, dan amanah, serta tunduk pada hukum menjadi karakter masyarakat (Kompas, 8/8/2016).

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito, Senin (8/8/2016), menilai, pemimpin dan wakil rakyat saat ini mengalami kedangkalan nalar dalam memimpin. Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan gagal menjalankan perannya tersebut.

Pemimpin dan para wakil rakyat juga dinilai tidak memiliki daya refleksi atas problem yang sedang dihadapi bangsa. Mereka cenderung membuat kebijakan dan regulasi dengan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, tetapi kepentingan pribadi atau kelompok.

Mereka tak sadar akan implikasi negatif dari kebijakan tersebut untuk rakyat. Selain itu, mereka pun merasa mandat yang telah diamanahkan rakyat tak terkontrol.

Ketiga faktor itu membuat rakyat putus harapan terhadap pemimpinnya. Akibatnya, rakyat pun kehilangan imajinasi tentang keindonesiaan dan cita-cita besar bangsa. Ditambah lagi, perilaku negarawan memudar dalam kehidupan bermasyarakat.

Mereka menjadi cenderung tidak jujur dan tidak tunduk pada aturan hukum. Jika ini terus dibiarkan, masyarakat bisa frustrasi. Dampaknya konflik sosial dan kekerasan akan kian sering terjadi.

Oleh karena itu, menurut Arie, penting bagi para pemimpin mengingat bahwa dirinya membawa mandat rakyat, memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat. Dengan demikian, kebijakan atau regulasi yang dibuat akan berorientasi pada kepentingan rakyat, berkeadilan.

”Di sisi lain, masyarakat jangan apatis. Harus mampu bersikap kritis sekaligus peduli. Kontrol terhadap pemimpin harus tetap dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan sikap kritis,” ujarnya.

Tanggung jawab partai

Pengamat politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, mengatakan, partai politik berkontribusi besar dalam gagalnya pemimpin dan wakil rakyat menjadi teladan. Pasalnya, perekrutan yang dilakukan cenderung mengejar ambisi berkuasa dan mengabaikan praktik-praktik politik yang bermoral. Pendidikan politik pada calon-calon pemimpin juga kerap kali diabaikan.

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola menyoroti memudarnya perilaku negarawan di kalangan masyarakat sebagai akibat perubahan sosial masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah-bawah yang naik ke kelas menengah-menengah. Ironisnya, hal ini tidak dibarengi dengan perubahan karakter.

”Mereka yang bisa meningkat ke kelas menengah-menengah, mengupayakan segala cara agar bisa keluar dari kelas menengah-bawah yang diimpit kemiskinan, sekalipun dengan melanggar aturan. Hukum jadi tidak dihormati. Akibatnya, saat berada di kelas menengah-menengah, mereka akan tetap dengan karakternya tersebut,” katanya.

Kondisi ini diperburuk dengan perilaku pemimpin ataupun wakil mereka di legislatif yang juga tidak menunjukkan sikap negarawan. Mereka, misalnya, korupsi atau menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.