JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo minta seluruh pihak memahami situasi penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata di Filipina.
Menurut Jokowi, penyelesaian kasus penyanderaan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding sebelumnya.
"Kita harus tahu ini bukan wilayah kita di mana kita bisa cepat memutuskan untuk intervensi sesuai kehendak kita," ujar Jokowi melalui siaran pers, Selasa (9/8/2016).
Meski demikian, Jokowi memastikan terus memantau perkembangan sandera WNI di Filipina. Selain itu, Jokowi memastikan pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia dan Filipina untuk menyelesaikan gangguan keamanan di perairan masing-masing.
Jokowi juga mendapatkan laporan bahwa Filipina telah menerjunkan militer untuk membebaskan para sandera.
"Pemerintah Filipina sendiri juga terus menggempur lokasi-lokasi tersebut," ujar Jokowi.
Diberitakan, 11 WNI disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina dalam waktu berbeda.
(Baca: Panglima TNI: Presiden Filipina Temui Misuari Minta Bantuan Pembebasan Sandera)
Pertama, kelompok Abu Sayyaf menyandera tujuh anak buah kapal (ABK) di perairan Sulu, Filipina Selatan. Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016).
Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar. Setelah penyanderaan tersebut, tiga WNI kembali disandera ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia.
Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia. Terbaru, yakni pada awal Agustus, kelompok Abu Sayyaf kembali menyandera seorang WNI lagi. Dengan demikian, total WNI yang disandera berjumlah 11 orang.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
