Daoed Joesoef, Kontroversi NKK/BKK, dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto...

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef hari ini, Senin (8/8/2016), genap berusia 90 tahun. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa pria kelahiran Medan ini merupakan manusia pelintas zaman.

Kiprah Daoed terentang dari masa penjajahan Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Namun, kiprah paling menonjol bisa jadi adalah saat menjadi Mendikbud di Kabinet Pembangunan III (1978-1983).

Salah satu kebijakan Daoed saat menjabat Mendikbud adalah Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Kebijakan ini dianggap kontroversi karena dituding sebagai upaya Pemerintah Soeharto dalam "mematikan" daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah.

NKK/BKK bungkam mahasiswa

Dilansir dari Harian Kompas yang terbit 26 Juni 2015, kebijakan NKK/BKK tidak muncul tiba-tiba. Peristiwa panjang dan penuh dinamika menjadi pemicu, terutama setelah mahasiswa yang dibantu militer berhasil menumbangkan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno.

Organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), tumbuh subur. Kaderisasi pun berjalan baik.

Hal ini menjadikan kritik terhadap pemerintah oleh mahasiswa ikut subur, melalui berbagai aksi unjuk rasa.

Misalnya saja, saat mahasiswa mengkampanyekan "golongan putih" pada Pemilu 1971, setelah pemilu dianggap tidak lagi berjalan jujur dan adil.

Aksi mahasiswa semakin meluas saat pemerintah akan membangun Taman Mini Indonesia Indah pada 1973.

Hingga puncaknya terjadi pada protes mahasiswa terhadap dominasi modal asing di Indonesia pada 15 Januari 1974. Peristiwa "Malapetaka 15 Januari" atau Malari itu bertepatan saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mengunjungi Ibu Kota.

Kebijakan NKK/BKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Ini menyebabkan kampus jadi kawasan "steril" dari aktivitas politik.

Dengan SK itu, mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan bernuansa politik. Jika ada yang nekat, sanksi keras berupa pemecatan sudah disiapkan oleh birokrasi kampus, yang juga ditekan pemerintah.

Kebijakan itu pun disertai pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi.

Ini ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil menghilangkan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus.

Penjelasan Daoed Joesoef

Daoed Joesoef pernah menjelaskan mengenai tujuan dari berlakunya NKK/BKK dalam tulisan "Normalisasi Kehidupan Kampus", yang juga dimuat Harian Kompas terbitan 20 April 1979.

Dalam uraian itu, Daoed menilai bahwa manusia memiliki esensi tanggung jawab, antara lain untuk memelihara kesatuan dan persatuan; mengembangkan kepribadian yang sehat; berpikir analisis dan sintesis; memelihara dan mengembangkan Demokrasi Pancasila; serta  serta mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur.

Daoed mengkritik aktivitas politik mahasiswa yang dinilai tidak membangkitkan kekuatan penalaran individu. Mahasiswa tidak lagi mengembangkan kemampuan berpikir analisis dan sintetis.

Kristian Erdianto Mantan Menteri Pendidikan Nasional Indoneska ke-16 Daoed Joesoef saat menghadiri peluncuran buku Inspirasi Kebangsaan Dari Ruang Kelas karya Redaktur Senior Harian Kompas ST Sularto, di Hotel Santika, Jakarta Barat, Jumat (13/5/2016).

Pernyataan sama juga dikemukakan Daoed Joesoef, di usianya yang ke-90. Dalam wawancara kepada Harian Kompas yang terbit hari ini, Daoed menilai NKK/BKK merupakan upaya untuk mengembalikan kampus sebagai komunitas intelektual.

"Silakan mengkaji politik, tapi tidak untuk berpolitik praktis. Masa itu, kampus sangat riuh dengan kegiatan politik dan rawan ditunggangi. Lalu kapan mahasiswa belajar dengan baik?," dikutip dari Harian Kompas, Senin (8/8/2016).

Beda pendapat dengan Soeharto

Saat menjabat sebagai Mendikbud, Daoed Joeseof mengaku diberi kebebasan oleh Soeharto. "Tidak perlu sedikit-sedikit minta petunjuk," ucapnya.

Bahkan di akhir masa periode jabatan, Depdikbud tercatat mendapat anggaran paling besar, hinga Rp 1,3 triliun. Ini menjadikan kebijakan pendidikan saat itu adalah membangun sekolah inpres di mana-mana.

Namun, ini tidak menjadikan sifat kritis Daoed Joesoef terhadap Soeharto hilang. Pada 1981 Daoed Joesoef pun berbeda pendapat dengan Soeharto.

Ini disebabkan lulusan S3 Ilmu Ekonomi di Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, Perancis itu menilai pembangunan berbasis teknokrat sebagai kebijakan yang salah.

"Itu berdasarkan konsep Bank Dunia yang menganggap Indonesia sebagai peminjam dana. Pembangunan seperti itu akan rontok di kemudian hari. Negara tidak bisa dibangun hanya lewat ekonomi," ucapnya.

Menurut Daoed, pembangunan nasional tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Asumsi pembangunan ekonomi dianggap seperti air pasang di laut yang mengangkat semua kapal.

"Padahal, pembangunan nasional tidak seperti itu, ada yang tertinggi dan terendah," tuturnya.