Politik Sejarah Militer

Persoalan sejarah peristiwa 1965 kembali menghangat pasca keluarnya keputusan International People's Tribunal (IPT) di bulan Juli kemarin bahwa negara bersalah atas kejahatan HAM berat.

Terlepas dari berbagai debat yang ada, dari persoalan rekonsiliasi hingga phobia anti-komunisme, sulit dibantah bahwa salah satu ujung pangkal persoalan terletak pada politisasi sejarah kita.

Menurut Katharine McGregor dalam History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past (2007), penulisan sejarah Indonesia dari jaman Sukarno hingga Suharto lebih diarahkan untuk membangun nasionalisme dan mendorong ideologi serta kepentingan politik rezim, bukan sebagai pembelajaran keilmuan sosial dan humaniora.

Masalahnya, sejarah politik Indonesia sejak tahun 1950-an sangat terkait dengan institusi militer. Artinya, jika ada politisasi sejarah politik oleh pemerintah atau elit penguasa, maka sejarah militer pun dapat ikut terpolitisasi (sebagaimana didokumentasikan McGregor).

Padahal, politisasi sejarah militer dapat berakibat negatif dalam jangka panjang bagi keberlangsungan dan efektifitas organisasi militer.

Pertama, sebagaimana dipaparkan berbagai sejarawan militer kawakan dalam Past as Prologue: The Importance of History to the Military Profession (2006), institusi militer pada umumnya harus belajar mendorong para perwiranya mengkaji sejarah secara sistematis dan jujur—betapa pun tidak nyamannya.

Hal ini karena proses pengkajian operasi militer, kekuatan musuh, dan lingkungan strategis, serta berbagai produk doktrin pertahanan, bergantung kepada kemampuan para perwira untuk belajar dari pengalaman masa lalu secara kritis.

Esensi profesionalisme militer dan persiapan menghadapi peperangan di masa depan pun ditentukan oleh seberapa luas cakrawala strategis perwira serta seberapa dalam dan jujur pemahaman mereka akan sejarah militer.

Oleh karena itu, sebaiknya penulisan dan pengkajian sejarah militer dilepaskan dari bumbu kepentingan dan ideologi politik elit penguasa. Semakin besar distorsi sejarah militer, semakin besar kemungkinan kegagalan memahami perubahan lingkungan strategis.

Kedua, berbagai studi menunjukkan bahwa politisasi sejarah militer di bawah Orde Baru, termasuk soal peristiwa 1965-66, adalah bagian dari strategi Presiden Soeharto dalam berbagai pertarungan politik yang terkadang menjadikan ABRI dahulu sebagai benteng rezim.

Padahal, sebagaimana digariskan Panglima Besar Sudirman, militer adalah milik nasional dan garis politik tentara adalah garis politik negara, bukan penguasa atau golongan.

Artinya, jika kita sepakat bahwa politisasi sejarah militer lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, TNI kini jangan sampai terjebak dalam pertarungan elit politik yang menggunakan persoalan 1965 sebagai salah satu panggungnya.

Ariel Heryanto, misalnya, menarik paralel sejarah konflik elit dalam perdebatan seputar Simposum Nasional Tragedi 1965 bulan lalu dengan tahun 1988 saat ABRI menolak Soedharmono sebagai wakil presiden dengan menggunakan isu "bersih diri" atau "bersih lingkungan" (CNN Indonesia, 10/05/2016).

Selain itu, studi berbagai konflik dalam hubungan sipil-militer di era Orde Baru--mulai dari peristiwa Malari hingga penyerbuan kantor PDIP--mengajarkan bahwa politisasi sejarah dapat membuka kembali pintu masuknya konflik intra-militer di masa depan.

Padahal, di era reformasi dan demokrasi sejak 1998, TNI sudah bersusah payah untuk mengembalikan persatuan korps perwira dan kesatuan organisasionil.