Mendikbud Tetap Pantau Sekolah yang Diminta Tutup oleh Pemerintah Turki

Kompas.com - 04/08/2016, 17:17 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy IhsanuddinMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan akan terus memantau sembilan lembaga pendidikan di Indonesia yang disebut Pemerintah Turki terkait dengan organisasi FETO.

Meskipun hasil pengecekan yang dilakukan beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa sembilan sekolah itu tidak ada keterlibatan dengan FETO.

"Ya (dipantau), memang masih guru-guru yang dari sana (Turki), tetapi sebagai pribadi yang kontrak dengan yayasan sekolah. Ini yang kami cek," ujar Muhadjir usai menghadiri acara Silaturahim Idul Fitri 1437 H di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

Ia mengatakan, meski berasal dari Turki, para guru itu umumnya punya izin kerja resmi dari Pemerintah Indonesia. Mata pelajarannya juga berdasarkan kurikulum nasional.

Hanya saja, lanjut dia, lembaga-lembaga tersebut menambah semacam penajaman-penajaman di beberapa materi pembahasan.

Sehingga, ada beberapa mata pelajaran menjadi sangat menonjol yang menjadi ciri khas mereka.

"Misalnya matematika, kimia, fisika, biologi, itu memang sangat bagus," tutur dia.

Ia menambahakan, mekanisme pemantauannya juga dilakukan secara langsung.

"Seperti kemarin ada kasus saya langsung ke Tanggerang Selatan untuk cek tapi juga atas sepengetahuan pemda setempat. Sekarang kan sekolah sudah otonomi, dipegang oleh pemerintah daerah masing-masing," kata mantan Rektor Muhammadiyah Malang itu.

Pemerintah Turki melalui siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia pada Kamis (28/7/2016), menyebut ada 9 lembaga pendidikan di Indonesia terkait FETO.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicara

Nasional
Klaster Covid-19 Keluarga Meningkat, Hindari Pertemuan Keluarga Besar!

Klaster Covid-19 Keluarga Meningkat, Hindari Pertemuan Keluarga Besar!

Nasional
Ada Nama Pejabatnya di Surat Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Komentar Kejagung

Ada Nama Pejabatnya di Surat Dakwaan Jaksa Pinangki, Ini Komentar Kejagung

Nasional
Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Nasional
Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X