Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Satu Tahun, Tim Kajian Lingkungan Hidup Akan Teliti Kawasan Pegunungan Kendeng

Kompas.com - 03/08/2016, 21:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Sudharto P Hadi, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan proposal penelitian untuk mengkaji wilayah Pegunungan Kendeng yang diprotes warga karena ada pendirian pabrik semen.

Tim akan meneliti apakah wilayah itu masuk ke dalam kawasan bentang alam karst (KBAK) atau non KBAK. Jika termasuk KBAK, maka pendirian pabrik akan dihentikan sepenuhnya. Penelitian akan berlangsung selama satu tahun.

"Kalau wilayah itu tidak untuk industri maka ya untuk perlindungan atau konservasi," kata dia," ujar Sudharto di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

(Baca: Jokowi Penuhi Tuntutan Petani Kendeng)

Dia menambahkan, apa pun hasilnya, kajian tersebut harus ditaati, termasuk oleh pemerintah daerah. Jika ingin melakukan proyek pembangunan, maka harus melihat kajian itu juga.

"Pemda harus melaksanakan, kalau tidak maka wanprestasi. Dan itu harus ditaati," kata pengamat lingkungan dari Universitas Diponegoro tersebut.

Sebelumnya, warga di kawasan Kendeng yang diwakili "Kartini Kendeng" menyambangi Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah berkali-kali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka.

(Baca: Senandung Pilu "Kartini Kendeng" Menolak Pabrik Semen)

Mereka menuntut dihentikannya pembangunan pabrik semen dan penambangan kapur di sana.

Jokowi kemudian menanggapi tuntutan mereka dengan menunjuk dibentuknya tim KLHS guna melakukan penelitian selama satu tahun ke depan. Seiring dengan penelitian dilakukan, pembangunan pabrik semen yang sedang berjalan pun dihentikan sementara.

Kompas TV Tolak Pabrik Semen, Petani "Ngecor" Kaki
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com