Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer Daerah

Kompas.com - 03/08/2016, 20:36 WIB
Sri Mulyani Indrawati KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANSri Mulyani Indrawati
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyetujui usul Kementerian Keuangan untuk memangkas APBN tahun 2016. Persetujuan tersebut diputuskan dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2016) sore.

"Dalam sidang kabinet, disampaikan mengurangi belanja sebesar Rp 65 triliun setiap kementerian dan lembaga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna.

Pengurangan anggaran itu ditujukan bagi aktivitas yang dianggap tidak menunjang program prioritas. Misalnya, perjalanan dinas hingga pembangunan gedung. Selain itu, pemerintah juga sepakat mengurangi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

(Baca: Darmin Berharap Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi Nasional)

Dalam satu hingga dua hari ke depan, tim Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Ekonomi dan Bappenas untuk menyisir mana saja nomenklatur anggaran yang dikurangi.

Meski demikian, Sri memastikan pengurangan anggaran itu tidak akan berdampak bagi penurunan komitmen pemerintah terhadap program-program prioritas.

"Misalnya infrastruktur, belanja pendidikan, tunjangan profesi guru, belanja kesehatan. Itu tetap prioritas kami untuk tidak ada pemotongan," ujar Sri.

Pengurangan itu disebabkan beberapa hal. Pertama, yakni target penerimaan negara dari pajak tak sesuai target. Kedua, harga komoditas ekspor tanah air, beberapa waktu terakhir mengalami tekanan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X