Politisi Hanura Sebut Keterangan Haris Azhar Bisa Jadi "Entry Point"

JAKARTA, KOMPAS.com – Kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar tak bisa menjadi bukti di pengadilan.

Namun, setidaknya keterangan tersebut dapat dijadikan pemantik bagi TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional untuk mengusut dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di tiga lembaga tersebut.

Hal itu disampaikan Wasekjen Partai Hanura Agus Zaini dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (3/8/2016).

Agus mengaku, beberapa waktu lalu telah bertemu dengan Menko Polhukam yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, untuk membahas persoalan ini.

(Baca: Dilaporkan Polisi, TNI, dan BNN ke Polri, Ini Tanggapan Haris Azhar)

“Ada pandangan menarik dari pak Wiranto, (bahwa) apa yang disampaikan Haris Azhar dalam tulisannya memang tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan karena sumber dari tulisan Haris itu sudah dihukum mati,” kata Agus.

“Jadi tidak ada lagi saksi utama yang bisa dimintai keterangan,” lanjut dia.

Ia menuturkan, praktik menyimpang yang dilakukan oknum anggota ketiga lembaga tersebut mungkin saja terjadi. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi aparat untuk mendalami informasi yang ada.

“Apa yang disampaikan Harris Azhar bisa dijadikan entry point (pintu masuk) untuk mendalami lagi kemungkinan adanya praktik-praktik menyimpang yang bisa saja dilakukan oknum aparat keamanan atau tentara dalam membantu peredaran narkoba,” kata dia.

Agus optimistis, Presiden Joko Widodo tentu tidak akan kompromistis dengan oknum yang terlibat dengan bandar narkoba. Sebab, beberapa waktu lalu, Jokowi pernah mengungkapkan jika narkoba merupakan salah satu sumber kejahatan luar biasa.

“Karena itu pula, Pak Jokowi tetap mengambil jalan lurus dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun yang mencoba membatalkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Semoga,” ujarnya. 

Sebelumnya, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, TNI dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Kesaksian Freddy, menurut Haris, disampaikan saat memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014.

(Baca: Meski Haris Azhar Dilaporkan, Polisi Pastikan "Curhat" Freddy Budiman Tetap Diproses)

Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar.

Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga," kata Haris mengulangi cerita Freddy.

Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari China seharga Rp 5.000. Sehingga, ia tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan Freddy. Oknum aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir.