Mantan Panglima TNI Ingin Kontras Terbuka soal Oknum Jenderal yang Bekingi Freddy Budiman

Kompas.com - 31/07/2016, 05:31 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menerima penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang dari Presiden Singapura Tony Tan Kang Yam di Istana Singapura, Selasa (22/9/2015). Penghargaan itu merupakan penghargaan militer tertinggi dari pemerintah Singapura. ARSIP KEMHAN SINGAPURAMantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menerima penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang dari Presiden Singapura Tony Tan Kang Yam di Istana Singapura, Selasa (22/9/2015). Penghargaan itu merupakan penghargaan militer tertinggi dari pemerintah Singapura.
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan bahwa hukuman berat harus dikenakan terhadap oknum yang membekingi pengiriman narkoba.

Pernyataan ini menanggapi testimoni Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, yang menyebut adanya oknum Jenderal TNI bintang II yang membantu terpidana mati Freddy Budiman saat mengirimkan narkoba dari Medan ke Jakarta.

"Kalau sungguh terjadi, harus keras tindakannya," ujar Moeldoko seusai menghadiri acara perayaan 40 tahun pernikahan SBY dan Ani yang diselenggarakan di Djakarta Theater, Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Menurut Moeldoko, Kontras seharusnya terbuka dalam membeberkan data-data. Termasuk soal nama oknum yang dimaksud.

"Saya pikir itu akan lebih bagus kalau terbuka. Mudah-mudahan ada namanya," kata dia.

"Iya biar tahu, kalau emang ada perwira begitu tenggelamkan," kata dia.

Sebelumnya, Haris menyampaikan testimoninya itu dengan cara mem-posting fanpage resmi milik Kontras di jejaring sosial Facebook beberapa waktu lalu.

Haris mengaku cerita itu berdasarkan penuturan Freedy saat ia berkunjung ke Lapas Nusakambangan pada 2014 lalu.

Selain menyebut adanya oknum jenderal bintang II dalam pengiriman narkoba oleh Freedy, Haris juga menyebut ada keterlibatan oknum BNN dan Polri.

Baca juga: Kontras Ungkap "Curhat" Freddy Budiman soal Keterlibatan Oknum Polri dan BNN

Menangapi itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Polri telah mengagendakan pertemuan dengan Koordinator Kontras Haris Azhar terkait tulisan dia tentang Freddy Budiman, terpidana mati narkotika yang dieksekusi Jumat (29/7/2016) dini hari.

Baca juga: Bicarakan "Curhat" Freddy Budiman, Polri Sudah Jadwalkan Bertemu Haris Azhar

Boy mengaku bahwa Polri telah menghubungi Haris dan mengajaknya berdiskusi untuk mendalami tulisan Haris yang menyatakan Freddy hanya bagian dari permainan bandar besar narkotika, dengan petinggi Polri dan BNN turut terlibat di dalamnya.

Sedangkan Kepala Bagian Humas BNN Komisaris Besar Slamet Pribadi mengatakan, BNN akan menindak tegas kalau ada oknum anggotanya terlibat dalam bisnis narkoba Freddy.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X