Jokowi Minta Kapolri Evaluasi SP3 Kasus 15 Perusahaan yang Disangka Bakar Hutan

Kompas.com - 28/07/2016, 13:08 WIB
Presiden Joko Widodo (depan) dan Menteri Kehutanan dan LIngkungan Hidup, Siti Nurbaya (kiri), melakukan inspeksi kebakaran hutan gambut di Banjarbaru, Kalimatan Selatan, 23 September 2015. AFP PHOTO / ROMEO GACADPresiden Joko Widodo (depan) dan Menteri Kehutanan dan LIngkungan Hidup, Siti Nurbaya (kiri), melakukan inspeksi kebakaran hutan gambut di Banjarbaru, Kalimatan Selatan, 23 September 2015.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengkaji kembali surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan polisi untuk 15 perusahaan yang sempat menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan.

"SP3 kan masih bisa dibuka kembali kalau ada novum baru. Nah, ini yang kita minta Kapolri evaluasi SP3 itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/7/2016).

Teten mengaku sangat terkejut saat pertama kali mendengar kabar kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan oleh 15 perusahaan dihentikan.

Padahal, ia menilai, Presiden mempunyai perhatian yang besar terhadap penanganan kasus ini. Oleh karena itu, ia langsung melaporkan kepada Presiden mengenai informasi ini.

(Baca; Menko Polhukam: Kok Tiba-tiba Ada 15 Perusahaan Sekaligus yang Di-SP3?)

Presiden langsung memintanya untuk membicarakan hal ini dengan Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Pertemuan itu, menurut dia, sudah dilakukan pada minggu lalu.

"Presiden minta saya bicara dengan Kapolri, Menhut, tentu ini masalah hukum harus hati-hati melakukan intervensinya," kata dia.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto sebelumnya menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan mengapa kasus 15 perusahaan tersebut di-SP3.

(baca: Penjelasan Kabareskrim soal SP3 Kasus Kebakaran Hutan)

Pertimbangan pertama lantaran lokasi yang terbakar bukan lagi area perusahaan karena sudah dilepas.

Kedua, masih ada sengketa pada lahan yang terbakar namun lahannya bukan milik perusahaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X