Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri-menteri "Untouchable" yang Aman dari "Reshuffle"

Kompas.com - 28/07/2016, 10:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet jilid II yang diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016) kemarin.

Reshuffle kali ini jauh lebih besar-besaran jika dibandingkan dengan reshuffle jilid I, tahun lalu. Total, ada sembilan nama baru yang masuk ke Kabinet Kerja dan diharapkan dapat membawa perubahan.

Alhasil, sebanyak delapan menteri tergusur dari pos di kabinet dan pemerintahan, sedangkan empat menteri digeser dari posisinya.

Walau begitu, ada pula menteri-menteri yang sama sekali tidak tersentuh reshuffle. Meski kinerja mereka dikritik, posisi mereka seperti tak bisa diutak-atik oleh Jokowi.

Siapa saja para menteri "untouchable" di kabinet?

Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno adalah salah satu menteri yang paling kontroversial, tetapi posisinya tetap aman di kabinet. Sejak lama, desakan untuk mundur sudah datang dari PDI-P, partai utama pendukung pemerintah.

Belakangan langkah PDI-P mendesak Rini mundur ini juga disuarakan oleh partai-partai lain. Parpol seperti bersatu menyuarakan agar Rini mundur.

Semua fraksi yang ada di DPR pun sepakat untuk membentuk panitia khusus Pelindo, yang banyak dinilai untuk menarget Rini.

(Baca: Pansus Pelindo Tak Akan Cabut Larangan ke DPR untuk Rini Soemarno)

Hasil akhirnya, pada Desember 2015 lalu, pansus yang dipimpin politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka itu memang mengeluarkan rekomendasi bagi Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Rini dari jabatannya.

Pansus menganggap Rini sudah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal kepada perusahaan asal Hongkong, PT Hutchinson Port Holdings.

Meski tak mengikat, tetapi putusan pansus yang tak dijalankan ini berimplikasi panjang. Hingga kini, Rini dilarang untuk mengikuti rapat-rapat penting di DPR.

Saat pembahasan anggaran, posisi Jokowi pun terpaksa menugaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menggantikan posisi Rini.

Selanjutnya: Amran Sulaiman 

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com