Menko PMK Puan Maharani saat berkunjung ke Institut Seni Indonesia di Padang Panjang, Sumatera Barat, Jumat (29/4/2016).
Posisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijabat politisi PDI-P Puan Maharani menjadi satu-satunya pos Menko yang tidak pernah diutak-atik.
Pada reshuffle jilid I tahun lalu, Jokowi mengganti tiga menteri koordinator sekaligus.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang semula dijabat Tedjo Edhy Purdjianto dipercayakan kepada Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil diganti Darmin Nasution dan Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Susilo diganti Rizal Ramli. Hanya Puan yang tak tersentuh reshuffle.
(Baca: Puan: Bukan Tuan Putri)
Posisi Menko memang sangat strategis untuk menyatukan kerja kementerian di bawahnya.
Jokowi berulang kali mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil harus dirapatkan terlebih dahulu di tingkat Menko sebelum dibawa ke dalam rapat di Istana.
Jokowi pun kembali merombak dua kementerian koordinator saat reshuffle jilid II kemarin. Menko Polhukam diisi oleh Ketua Umum Hanura Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara itu, Luhut digeser ke posisi Menko Maritim mendepak Rizal Ramli keluar dari kabinet. Namun, sekali lagi, posisi Puan aman dari reshuffle. Padahal, desakan Puan Maharani untuk dicopot juga menguat jelang reshuffle jilid II.
(Baca: Walhi Pertanyakan Kinerja Puan dalam Atasi Dampak Bencana Asap)
Puan sebagai Menko dinilai tidak terlihat kinerjanya untuk menyebarkan pesan revolusi mental yang digaungkan Jokowi. Situs web revolusimental.go.id yang dibuat Kemenko PMK dan menelan dana hingga Rp 200 juta sempat tak bisa diakses oleh publik.
Berbagai permasalahan justru muncul di kementerian yang dibawahkan Puan, seperti munculnya kasus vaksin palsu hingga kartu BPJS palsu yang meresahkan masyarakat.
Puan juga sempat dikritik karena saat bencana kabut asap tahun lalu jarang turun langsung ke lapangan. Padahal, ia membawahkan berbagai kementerian yang terkait langsung dengan bencana kabut asap itu, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial.
Pegang kunci
Pengamat Politik dari Univesitas Padjadjaran Idil Akbar menilai, para menteri tersebut mempunyai kunci masing-masing yang membuat posisi mereka aman di kabinet. Kunci tersebut dijadikan alat tawar-menawar untuk tidak didepak oleh Presiden.
Puan Maharani misalnya, kata dia, sulit untuk digusur karena merupakan representasi PDI-P, partai utama pendukung pemerintahan Jokowi. Terlebih lagi, Puan merupakan anak dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Kalau Puan ini tak ada alasan lain, karena satu perahu saja," kata Idil.
Sementara itu, ia menduga Rini mempunyai kunci untuk mengamankan sejumlah proyek yang tengah dikerjakan dan akan dikerjakan oleh pemerintah.
Salah satu proyek yang sudah berjalan saat ini adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, kerja sama BUMN dengan China.
"Rini ini penghubung antara pemerintah China dan pemerintah Indonesia. Sulit bagi Jokowi mendepak Rini meski pansus sudah meminta agar ia diberhentikan," ujar Idil.
Sementara itu, Idil menilai Amran masih aman dari posisinya karena hubungannya yang dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Amran juga menjadi representasi Indonesia timur.
"Amran juga banyak membantu memenangkan Jokowi-JK di Indonesia timur, itu alasan penting kenapa kemudian Amran tidak didepak," ucap Idil.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
