Kompas.com - 28/07/2016, 07:59 WIB
Ketua Umum Hanura, Wiranto saat acara pelantikan pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Bali,Rabu (13/4/2016) di Denpasar. KOMPAS.com/SRI LESTARIKetua Umum Hanura, Wiranto saat acara pelantikan pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Bali,Rabu (13/4/2016) di Denpasar.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kontras menilai penunjukan Wiranto sebagai sebuah kekeliruan Presiden Joko Widodo.

"Presiden Jokowi punya janji yang dia sampaikan kepada rakyat, tapi janji itu dia khianat sendiri dengan menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Feri Kusuma di Kontras, Jakarta, Rabu (28/7/2016).

Menurut Feri, Presiden Jokowi bertindak tidak tepat memilih Wiranto untuk menduduki posisi strategis yang berhubungan dengan masyarakat dan negara.

Ia menganggap Wiranto sebagai terduga kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, di antaranya tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I, Semanggi II, Timor Leste, dan penetapan daerah operasi militer di Aceh.

(Baca: Wiranto Jadi Menteri, "Turun Gunungnya" Sang Jenderal)

"Bagaimana mungkin seorang terduga dimintai penyelesaian persoalan yang mana dia terlibat dalam kasus itu. Ini kan hal yang tidak logis. Meskipun hari ini Wiranto belum terbukti atau divonis di pengadilan, tapi fakta awal, bukti-bukti awal hasil penelurusan Komnas HAM itu sudah menunjukkan bahwa Wiranto bertanggung jawab," ucap Feri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Feri menambahkan, Presiden Jokowi berjanji dalam Nawacita untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Selain itu, kata dia, penyelesaian kasus HAM juga disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

(Baca: Wiranto: Setiap Saya Muncul Pasti Ada Penolakan, Itu Biasa)

Menurut Feri, Wiranto sebagai Menko Polhukam akan menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang selama ini didorong oleh para korban dan pegiat HAM.

"Tidak hanya kasus HAM yang menyangkut dirinya, tapi juga kasus yang lain," tutur Feri.

Feri mengatakan, jika Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, maka Presiden Jokowi seharusnya patuh pada penegakan hukum.

Kompas TV Harapan Presiden untuk Kabinet Pasca Reshuffle
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.