Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Demokrat Percaya Keputusan Presiden "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 27/07/2016, 19:00 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan kembali bahwa perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Wododo.

Menurutnya, Presiden telah mempertimbangkan berbagai alasan untuk mengganti dan menukar beberapa posisi.

"Kami penyeimbang berada di tengah. Kami hormati hak presiden," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

(Baca: PKS: "Reshuffle" Kabinet Jangan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan)

Ruhut mengatakan Demokrat percaya keputusan Presiden merombak kabinet adalah untuk kebaikan negara. Ia menilai perombakan itu sebagai langkah terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Karena kami tahu Pak Jokowi kurang apa sih. Kerja kerja kerja terus," ucap Ruhut.

Meski demikian, Ruhut menilai tidak menutup kemungkinan adanya reshuffle jilid III dalam pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Namun, ia menegaskan, selama untuk memperbaiki kinerja Demokrat menghormati keputusan Presiden Jokowi.

Ruhut mengatakan Demokrat akan menjadi pertimbangan pemerintah dengan memberika evaluasi terhadap kinerja pemerintah setiap tahunnya.

(Baca: Yuddy Anggap Jabatan untuk Wiranto Setara Dua Menteri)

"Kami penyeimbang berada di tengah yang baik dari pemeritah pasti kami dukung. Kalau ada yang kurang menurut kami, kami kritisi tapi kami beri solusi," tutur Ruhut.

Presiden melantik menteri-menteri hasil perombakan kabinet jilid II, siang tadi. Beragam komentar merespons keputusan presiden memilih nama-nama para pembantunya.

Kompas TV Presiden Jokowi Lantik Para Menteri Baru

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com