PKS: "Reshuffle" Kabinet Jangan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera berharap, perombakan (reshuffle) kabinet kerja jilid II bukan menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, melainkan menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kepada publik.

"PKS punya harapan reshuffle bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi akomodasi politik," ujar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/7/2016).

(Baca: Jokowi Umumkan Hasil "Reshuffle", Siapa Menteri yang Tergusur?)

Sebaliknya, lanjut Jazuli, PKS berharap bahwa para menteri yang ada bisa semakin menunjukkan performanya.

"PKS berharap pemerintahan dalam kabinet ini makin berkualitas dalam pelayanan publik, dalam menyelesaikan program dan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) masing-masing," tambah dia.

(Baca: Komposisi Menteri dari Parpol Usai "Reshuffle" Jilid II)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Berikut daftar menteri baru tersebut:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo
4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
8. Menteri ESDM Archandra Tahar
9. Menteri PAN dan RB Asman Abnur
10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

Di deretan menteri baru itu, Jokowi memberikan kursi kepada Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan menyatakan dukungannya kepada pemerintah.

PAN diwakili oleh Asman Abrur, dan Partai Golkar diwakili oleh Airlangga Hartarto.