Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Kabinet Kerja Jilid II Lebih Solid dan Kompak

Kompas.com - 27/07/2016, 12:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Kabinet Kerja hasil perombakan kabinet atau reshuffle Jilid II lebih solid dan kompak dibandingkan sebelumnya.

"Semangat perombakan Kabinet Kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintah, kabinet yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak," ujar Jokowi dalam jumpa pers pengumuman calon menteri di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/7/2016).

"Kabinet yang bekerja untuk rakyat, memberikan manfaat nyata dan dirasakan oleh rakyat," lanjut dia.

(baca: Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru)

Jokowi mengatakan, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. Di dalam negeri, pemerintah dituntut menyelesaikan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Di luar negeri, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang sifatnya kompetitif.

"Saya menyadari tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak dan memutuskan. Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, dinikmati rakyat, baik jangka pendek, menengah atau panjang," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, sebelumnya berbagai pihak mengkritik kegaduhan di kabinet kerja setelah para menteri yang saling serang secara terbuka. Presiden berkali-kali mengingatkan agar mereka solid. (baca: Kabinet Gaduh)

Berikut daftar menteri baru tersebut:

 

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani

3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mujahir

6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto

8. Menteri ESDM Archandra Tahar

9. Menteri PAN dan RB Asman Abnur

10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan

11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil

12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong

13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com