Saat Pancasila Menjadi Pancagila, Ketua MPR: Ini Pelajaran, Pancasila Mulai Rapuh

Kompas.com - 22/07/2016, 19:29 WIB
- -
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial

Sahat, pemuda asal Toba, Sumatera Utara, diadili karena menulis status di Facebook berisi "pelesetan" dari Pancasila. Dalam status tersebut, Sahat menulis Pancagila beserta lima sila yang mirip dengan sila pada Pancasila, namun dengan makna yang berbeda.

Akibatnya, Sahat menjalani proses persidangan. Ia didakwa melakukan Pasal 68 UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan jo. Pasal 154 huruf a KUHP. Ia terancam dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp500 juta.

Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan kasus tersebut dapat menjadi pelajaran untuk berintropeksi.

"Menjadi pelajaran bahwa kita mesti intropeksi bahwa Pancasila dan wawasan kebangsaan itu mulai rapuh," ujar Zulkifli saat menghadiri Jambore Nasional Tapak Suci di Yogyakarta, Jumat (22/7/2016).

Ia menyayangkan saat ini tidak ada lagi pelajaran wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah seperti dulu. Dulu, katanya, P4 dilakukan oleh semua pihak, mulai dari bupati, kementerian, sampai TNI, secara masif sehingga dampaknya terasa.

"Sekarang sudah tidak lagi. Akhirnya sosialisasi wawasan kebangsaan diserahkan ke MPR. Saya mengakui kalau hanya MPR yang melakukan, saya rasa tidak akan berhasil," kata Zulkifli.

Kasus hukum untuk Sahat, lanjut Zulkifli, akan diserahkan ke aparat keamanan. Tetapi ia menuturkan bahwa MPR terus sungguh-sungguh melakukan sosialisasi betapa pentingnya wawasan kebangsaan dan empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini dilakukan agar berbagai kalangan memahami dan mencintai negerinya dengan baik," ucap ia.

Dalam status Facebook-nya, Sahat menulis Pancagila dilengkapi dengan definisi sebagai berikut:

  1. Keuangan Yang Maha Kuasa.
  2. Korupsi Yang Adil dan Merata.
  3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia.
  4. Kekuasaan Yang Dipimpin oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persengkongkolan dan Kepurak-purakan.
  5. Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat. 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.