Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Saat Pancasila Menjadi Pancagila, Ketua MPR: Ini Pelajaran, Pancasila Mulai Rapuh

Kompas.com - 22/07/2016, 19:29 WIB
advertorial

Penulis

Sahat, pemuda asal Toba, Sumatera Utara, diadili karena menulis status di Facebook berisi "pelesetan" dari Pancasila. Dalam status tersebut, Sahat menulis Pancagila beserta lima sila yang mirip dengan sila pada Pancasila, namun dengan makna yang berbeda.

Akibatnya, Sahat menjalani proses persidangan. Ia didakwa melakukan Pasal 68 UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan jo. Pasal 154 huruf a KUHP. Ia terancam dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp500 juta.

Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan kasus tersebut dapat menjadi pelajaran untuk berintropeksi.

"Menjadi pelajaran bahwa kita mesti intropeksi bahwa Pancasila dan wawasan kebangsaan itu mulai rapuh," ujar Zulkifli saat menghadiri Jambore Nasional Tapak Suci di Yogyakarta, Jumat (22/7/2016).

Ia menyayangkan saat ini tidak ada lagi pelajaran wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah seperti dulu. Dulu, katanya, P4 dilakukan oleh semua pihak, mulai dari bupati, kementerian, sampai TNI, secara masif sehingga dampaknya terasa.

"Sekarang sudah tidak lagi. Akhirnya sosialisasi wawasan kebangsaan diserahkan ke MPR. Saya mengakui kalau hanya MPR yang melakukan, saya rasa tidak akan berhasil," kata Zulkifli.

Kasus hukum untuk Sahat, lanjut Zulkifli, akan diserahkan ke aparat keamanan. Tetapi ia menuturkan bahwa MPR terus sungguh-sungguh melakukan sosialisasi betapa pentingnya wawasan kebangsaan dan empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara.

"Ini dilakukan agar berbagai kalangan memahami dan mencintai negerinya dengan baik," ucap ia.

Dalam status Facebook-nya, Sahat menulis Pancagila dilengkapi dengan definisi sebagai berikut:

  1. Keuangan Yang Maha Kuasa.
  2. Korupsi Yang Adil dan Merata.
  3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia.
  4. Kekuasaan Yang Dipimpin oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persengkongkolan dan Kepurak-purakan.
  5. Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com