Kocok Ulang Kabinet

Semua yang disampaikan di atas itu sebenarnya adalah pertimbangan seorang presiden politisi karena jika tidak, DPR yang dalam sistem presidensial hibrida saat ini sangat kuat bisa meruntuhkan apa pun program pemerintah.

Namun, kita semua tahu bahwa pada pemilihan presiden yang lalu Jokowi terpilih bukan karena pemilih melihat sisi kepartaian Jokowi, tetapi lebih kepada sosoknya sebagai individu yang berprestasi.

Oleh karena itu, jika ingin dipilih kembali untuk periode kedua pada tahun 2019, Jokowi harus mendahulukan pertimbangan kompetensi dan integritas calon menterinya di atas berbagai pertimbangan lain di atas.

Karena yang akan dilakukan bukan penyusunan kabinet baru, melainkan sekadar pergantianmenteri-menteri yang dianggap tidak berprestasi, maka yang lebih dahulu harus dilakukan adalah menentukan menteri-menteri mana yang akan dicopot.

Tugas initidak sulit karena setelah hampir dua tahun bekerja, Presiden seharusnya dapat dengan mudah menilai mana menteri yang harus dipertahankan dan mana yang gagal dan akan dibebastugaskan.

Satu-satunya ganjalan adalah ketika menteri yang tak berprestasi itu adalah orang dari partai pendukung.

Tugas berikutnya adalah mencari pengganti mereka yang dicopot dan ini bisa dilakukan dari sumber luar atau dengan memutasikan menteri yang ada.

Plus-minus

Di samping partai politik, sumber luar bisa juga tersedia dari akademisi dan universitas, pengusaha dan eksekutif perusahaan besar, birokrat dan pegawai negeri sipil (PNS), serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi keagamaan.

Setiap sumber tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Politisi dan anggota DPR kuat dalam melobi kawan-kawan mereka di DPR tetapi pada umunya lemah dalam manajemen dan keterbatasan kompetensi.

Akademisi dan ilmuwan kuat dalam konsep dan visi tetapi lemah dalam eksekusi kebijakan dan penguasaan lapangan.

Pengusaha dan eksekutif perusahaan kuat dalam manajemen dan perhitungan rasional tetapi lemah dalam pertimbangan manfaat publik.

LSM dan ormas keagamaan punya kelebihan dalam mewujudkan akseptabilitas dan dukungan publik tetapi lemah dalam sistematika dan rasionalitas.