Sekretariat Bersama UU Pemilu Temui Ketua MPR untuk Diskusi Soal Pemilu 2019

Kompas.com - 19/07/2016, 18:34 WIB
- -
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial

Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu temui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, Selasa (19/7/2016). Kedatangan mereka bertujuan untuk memberi masukan terkait pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD serta mendiskusikan naskah ilmiah yang telah mereka buat mengenai RUU Pemilu 2019.

Zulkifli Hasan menerima ajakan diskusi dari Sekretariat Bersama UU Pemilu. Pada pembicaraan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut ada beberapa usulan yang disampaikan Sekretariat Bersama UU Pemilu yang diwakili oleh Direktur Ekesekutif Perludem dan Ketua Perludem Didik Supriyanto.

Pertama, pemisahan antara Pilpres dengan Pilkada agar proses pemilihan umum lebih efisien. Kedua, Pemilu proporsional tertutup. Ketiga, mempersempit dapil dan terakhir adalah memperkecil ambang batas Pemilu 2019 menjadi 1 persen.

Zulkifli menerima masukan tersebut dengan terbuka, tapi menurutnya tidak semua ideal untuk diterapkan di Pemilu 2019 nanti. Usulan pertama mengenai pemisahan antara Pilpres dan Pilkada menurutnya sangat baik, namun kecil kemungkinan partai-partai besar menyetujuinya.

Untuk usulan kedua, Zulkifli menyetakan keberatan. Menurutnya Pemilu dengan sistem proporsional tertutup sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila. Begitu juga dengan penyempitan dapil parpol. Semakin sempitnya dapil akan membuat cakupan Pemilu seperti sistem distrik.

“Secara teori betul, kalau saya setuju dengan usulan pertama, tapi partai besar apakah mau? Soal proporsional tertutup, saya rasa nantinya rakyat malah akan disesatkan seperti istilah ‘beli kucing dalam karung’. Demokrasi kita akan mundur lagi,” ujarnya.

Soal ambang batas, Zulkifli mengatakan sebaiknya ditiadakan saja agar kader yang sudah dapat perolehan suara tertinggi langsung dikukuhkan sebagai pemenang. Tidak akan ada lagi perdebatan atau gugatan pasca pemilu yang berlarut-larut. Peniadaan ambang batas akan menjadi penghargaan tersendiri bagi pemilih menurutnya.

Selain itu Zulkifli dan Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu juga membicarakan tentang angka minimal perempuan sebagai wakil yang duduk di parlemen. Menurut Zulkifli idealnya adalah 30 persen. Namun kendalanya adalah masih minim calon perempuan yang terjun ke dunia politik dan memiliki pengikut.  



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X