Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Komisioner KPI dari Industri Penyiaran Dinilai Punya Konflik Kepentingan

Kompas.com - 19/07/2016, 18:19 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Remotivi Muhamad Heychael mempertanyakan masuknya produser salah satu stasiun televisi swasta sebagai calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu Arif Adi Kuswardono. Arif merupakan salah satu produser Trans 7.

Namun, Ketua Tim Panitia Seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Freddy H Tulung, membeberkan alasan tim pansel tetap memasukkan Arif.

Menurut Freddy, tim pansel menilai Arif tidak lantas bisa dikatakan bagian dari industri.

Freddy mengatakan, Arif telah menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa dia akan melepas jabatannya di stasiun televisi dan tidak akan berhubungan lagi dengan industri jika terpilih menjadi komisoner KPI.

Jika berpikir demikian, Heychael menilai tim pansel KPI berpikir secara naif. Menurut Heychael, ada konflik kepentingan jika Arif terpilih menjadi komisioner KPI.

"Kita bicarakan soal konflik kepentingan. Bayangkan jika misalnya saya kerja di televisi selama 10 tahun terus masuk ke KPI mengatur teman-teman," kata Heychael saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/7/2016).

"Kedua, ada ikatan sama kantor, rekanan, bagaimana caranya tetap punya integritas," ujarnya.

Heychael mengatakan, seharusnya calon komisioner tersebut menunjukkan surat pemberhentian dari stasiun televisi sebelum mendaftar menjadi calon komisioner KPI.

Menurut dia, jika hal itu dilakukan, calon komisioner menunjukkan sikap yang adil.

"Harusnya mereka keluar sebelum daftar. Itu baru fair. Kalau mundur setelah terpilih itu apa. Harusnya mulai daftar, langsung menyerahkan surat pengunduran diri," ucap Heychael.

Heychael mengusulkan calon komisioner KPI harus berhenti dari industri penyiaran selama tiga tahun sebelum mendaftar menjadi calon komisioner KPI. Usulan tersebut didasarkan pada masa kepengurusan KPI.

"Tiga tahun karena satu kepengurusan KPI. Dasarnya dari KPU. Anggota KPU itu kan lima tahun sebelum menjabat tidak boleh terlibat parpol. Kenapa lima karena kepengurusan KPU," ujar Heychael.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com