Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Produser Televisi Swasta Dipertahankan Jadi Calon Komisioner KPI

Kompas.com - 19/07/2016, 09:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Freddy H Tulung membeberkan alasan tim pansel tetap memasukkan Arif Adi Kuswardono ke dalam jajaran calon komisioner KPI.

Arif merupakan salah satu produser di stasiun televisi swasta Trans 7. Freddy mengatakan, pansel telah melakukan pengecekan terhadap latar belakang setiap calon komisioner.

Arif yang merupakan pegawai di stasiun televisi swasta tersebut menurut tim pansel tak lantas bisa dikatakan bagian dari industri.

Adapun alasan kedua, lanjut dia, telah ditandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa yang bersangkutan akan melepas jabatannya di stasiun televisi tersebut dan tak akan berhubungan lagi dengan industri jika dirinya terpilih menjadi komisoner KPI.

"Sekarang kami serahkan ke DPR. Sudah kami cek semua," kata Freddy saat dihubungi, Senin (18/7/2016).

Ia menjelaskan, bagian industri yang dimaksud adalah apakah seseorang memiliki saham industri penyiaran atau masuk dalam kategori unsur pimpinan perusahaan.

(Baca: Jadi Sorotan, Ada Produser TV Swasta yang Jadi Calon Komisioner KPI)

Arif, kata Freddy, juga telah menandatangani surat pernyataan bahwa tak akan terlibat dalam kegiatan politik dan industri saat menduduki jabatan. "Kalau cuma bekerja di industri tapi enggak di posisi strategis, apa persoalannya? Yang penting enggak boleh terlibat. Kalau terbukti (terlibat) harus mengundurkan diri," kata dia.

Pertanyakan Pansel

Sementara Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mempertayakan hasil panitia seleksi (Pansel) KPI karena meloloskan calon yang jelas-jelas berasal dari indistri televisi. Namun ia tak menganggapnya sebagai masalah besar mengingat tahap akhir proses seleksi adalah di Komisi I DPR.

"Finalnya kan di sini, besok (Selasa). Jawaban-jawaban dari Trans 7 tadi tentu akan jadi rekaman kami. Kami sudah pada tahap bahwa kami ingin KPI independen dan disegani oleh para pelaku industro penyiaran," kata Hanafi.

Total 27 calon komisioner KPI yang diuji DPR. Dari jumlah itu, Komisi I akan memilih sembilan nama. Mereka akan menggantikan komisioner KPI periode 2013-2016 yang habis masa tugasnya pada 27 Juli 2016.

Uji kelayakan dan kepatutan berlangsung selama dua hari, mulai kemarin Senin (18/7/2016) hingga hari ini (19/7/2016).  

Gelombang pertama yang berlangsung kemarin diikuti 15 kandidat dan dibagi ke dalam tiga sesi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com