Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Sorotan, Ada Produser TV Swasta yang Jadi Calon Komisioner KPI

Kompas.com - 18/07/2016, 21:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Arif Adi Kuswardono, yang juga salah satu produser di Trans 7, menjadi salah satu sorotan Komisi I DPR pada uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPI, Senin (18/7/2016).

Salah satunya adalah anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, yang menanyakan ihwal calon titipan. Ia mengkhawatirkan, jika Arif menjadi komisioner KPI, itu akan membawa kepentingan pemodal.

"Bagaimana Anda bisa membuktikan kepada kami kalau Anda bukan titipan?" tanya Evita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Begitu pula dengan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M Husein Mohi.

(Baca: 27 Calon Perebutkan 9 Kursi Komisioner KPI)

"Titipan Trans 7 kepada Anda apa?" tanya Elnino yang spontan disambut tawa seisi ruang sidang Komisi I DPR.

Namun, Arif menjawab bahwa ia didukung oleh alumni aktivis pers mahasiswa dan menegaskan bahwa dirinya bukanlah titipan dari perusahaan media tempat ia bekerja. Ia pun menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha bekerja profesional.

"Saya di-endorse masyarakat," tutur Arif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mempertanyakan hasil panitia seleksi (pansel) KPI karena meloloskan calon yang jelas-jelas berasal dari industri televisi. Namun, ia tak menganggapnya sebagai masalah besar mengingat tahap akhir proses seleksi adalah di Komisi I DPR.

(Baca: Anggota Komisi I: Calon Komisioner KPI Bukan Pencari Pekerjaan)

"Finalnya kan di sini, besok (Selasa). Jawaban-jawaban dari Trans 7 tadi tentu akan jadi rekaman kami. Kami sudah pada tahap bahwa kami ingin KPI independen dan disegani oleh para pelaku industri penyiaran," kata Hanafi.

Sebanyak 27 orang berupaya untuk memikat hati anggota Komisi I DPR. Mereka akan memperebutkan sembilan kursi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia.

Sembilan nama itu akan menggantikan komisioner KPI periode 2013-2016 yang habis masa tugasnya pada 27 Juli 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com