Kompas.com - 15/07/2016, 23:05 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas menilai teror bom yang terjadi belakangan ini dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mempercepat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Busyro, itu tampak dari pernyataan pihak kepolisian. "Itu terindikasi toh dari statement Polri itu sendiri kan. Lalu kesannya seakan-akan untuk mempercepat itu (revisi), statement itu mengesankan ambisi bernafsu banget, ada apa di balik itu?" ujar Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Busyro juga mengaku belum sepenuhnya yakin bahwa teroris-teroris yang ada saat ini murni dilakukan gerakan radikal. Menurut busyo, ada aktor handal di balik dilontarkannya isu-isu terorisme.

"Musti ada aktor di luar Indonesia yang saya khawatir itu kerjasama dengan (oknum) dalam," ujar Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya isu tersebut dimunculkan segelintir pihak guna membuat kekhawatiran dan keresahan di Tanah Air. Tujuannya, meraup keuntungan yang dapat merugikan pemerintah.

"Indonesia jadi terkenal kan negara teroris kan? Yang rugi siapa? Pemerintah kan. Butuh investasi enggak? Tanyakan pak Jokowi, butuh investasi enggak? Investor kan butuh keamanan," kata dia.

Busyro juga menyebut ada kemungkinan isu terorisme digencarkan agar pihak asing dapat masuk menguasai aset-aset pemerintah. Caranya, dengan timbal-balik atas kerjasama penanggulangan terorisme.

"Ya bisa jadi ya, Dana asing mana yang ada ketulusan. Mana ada dana asing yang diberikan pada Indonesia itu tulus, ikhlas. Coba mana? Musti ada kompensasi yang diminta," kata dia.

"Kalau gini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang punya kepentingan dibalik kasus-kasus terorisme itu," tambah Busyro.

Meksipun demikian, menurut Busyro, untuk membuktikan kebenaran dibalik isu terorisme perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan koheren. Tim evaluasi penanganan teorisme akan mengkaji setiap hal terkait terorisme.

"Lah itu kami pelajari dulu. Kalau benar itu ada kaitannya dengan bisnis ada di balik kasus teroris itu, maka itu kekuatan-kekuatan pemodal," kata mantan ketua KPK tersebut.

Kompas TV Ketua Muhammadiyah Kecam Teror Bom Solo

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Usul Politisi Boleh jadi Dewan Gubernur, Wapres Ingatkan Independensi BI

DPR Usul Politisi Boleh jadi Dewan Gubernur, Wapres Ingatkan Independensi BI

Nasional
Masyarakat Indonesia Disebut Lebih Senang Ikut Wakaf Sosial Ketimbang Wakaf Produktif

Masyarakat Indonesia Disebut Lebih Senang Ikut Wakaf Sosial Ketimbang Wakaf Produktif

Nasional
Polri Amankan 22 Orang Diduga Korban TPPO dari Vila Dago Pamulang

Polri Amankan 22 Orang Diduga Korban TPPO dari Vila Dago Pamulang

Nasional
Ibu Brigadir J Tak Tutup Pintu Maaf buat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, asal...

Ibu Brigadir J Tak Tutup Pintu Maaf buat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, asal...

Nasional
Kuasa Hukum Bripka Ricky Harap Kejaksaan Berikan BAP Sebelum Sidang Digelar

Kuasa Hukum Bripka Ricky Harap Kejaksaan Berikan BAP Sebelum Sidang Digelar

Nasional
Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Nasional
PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

Nasional
Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Nasional
Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Nasional
Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Nasional
Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Nasional
Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.