Kompas.com - 13/07/2016, 17:31 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul Ambaranie Nadia K.MKepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Mimika menangkap Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Yanto Awerkion, dan sekretarisnya Sem Ukago pada Selasa (12/7/2016).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, keduanya diduga menjadi provokator dalam gerakan mendorong pembebasan Papua Barat.

"Ada dua orang yang merupakan pelaku pengerahan massa dalam kaitannya untuk memisahkan diri dari NKRI," ujar Martinus di kantornya, Rabu (13/7/2016).

Selain Yanto dan Sem, polisi juga menangkap 67 anggota KNPB lainnya yang tengah melakukan demo mendorong United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk masuk dalam keanggotaan Perkumpulan Negara Melanesia. Tujuannya agar masalah referendum Papua bisa dibahas ke PBB.

"Kami melakukan pemeriksaan terhadap 69 yang diamankan, termasuk YA dan SU," kata Martinus.

Martinus mengatakan, para aktivis KNPB menyebarkan selebaran untuk memprovokasi dan melakukan demo. Hingga saat ini, polisi belum menentukan status hukum terhadap Yanto dan Sem. Sementara 67 aktivis lainnya satu persatu sudah dilepaskan.

"Dua orang ini dan beberapa simpatisannya melakukan unjuk rasa dan demonstrasi untuk menggalang upaya memisahkan diri," kata Martinus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika terbukti melakukan penghasutan, maka Yanto dan Sem akan dikenakan Pasal 169 KUHP yang isinya jika turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sementara jika turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Menurut Martinus, jika ULMWP bergabung dalam Perkumpulan Negara Melanesia, maka mereka mendapatkan hak suara untuk mendorong pembebasan Papua Barat.

"Kalau nanti hak suara itu muncul, maka nanti akan ada klausul untuk memisahkan diri sehingga perlu kami lakukan upaya untuk menghentikan," kata Martinus.

Sebelumnya, Polres setempat pernah menangkap 1.004 anggota KNPB di daerah Sentani. Alasannya penangkapan sama, mereka mendorong agar ULMWP masuk ke Perkumpulan Negara Melanesia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.