Jika Jawaban Menkes Masih Tak Memuaskan, Komisi IX Akan Bentuk Panja Vaksin Palsu

Kompas.com - 13/07/2016, 17:21 WIB
Anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, bersiap di Hotel Sultan, Jakarta, sebelum menuju Monumen Pancasila Sakti untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2014). Hari ini sebanyak 560 anggota baru DPR RI akan dilantik dalam sidang MPR RI awal masa jabatan 2014-2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOAnggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, bersiap di Hotel Sultan, Jakarta, sebelum menuju Monumen Pancasila Sakti untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2014). Hari ini sebanyak 560 anggota baru DPR RI akan dilantik dalam sidang MPR RI awal masa jabatan 2014-2019.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan, Komisi IX akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal penanganan kasus vaksin palsu yang kini tengah ditangani Kemenkes dan tim kerjanya.

"Itu nanti tergantung penjelasan Bu Menkes (Menteri Kesehatan) dalam rapat kerja (raker) Kamis (14/7/2016) besok, dan besok semua pihak termasuk Bareskrim Polri kami undang untuk menjelaskan sekomprehensif mungkin," kata Dede usai raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016)

Dede mengatakan Komisi IX patut membentuk panja jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak mampu menangani kasus vaksin palsu tersebut. Pasalnya, kasus vaksin palsu sangat meresahkan masyarakat.

(Baca: Menkes Tak Mampu Jawab soal Vaksin Palsu, Komisi IX Tunda Bahas Anggaran Kemenkes)

"Terlebih kesehatan merupakan sektor fundamental di masyarakat, apalagi ini vaksin yang digunakan untuk anak-anak, generasi penerus bangsa, jadi ini juga mendesak dibentuk panja jika tak kunjung usai," lanjut Dede.

Sebelumnya rapat kerja (raker) Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/7/2016) berakhir dengan penundaan pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2017.

Komisi IX DPR menilai Menkes tak mampu memberi penjelasan yang memuaskan saat dicecar mengenai perkembangan kasus vaksin palsu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: BPOM Temukan Vaksin Palsu di Luar Jakarta)

"Jadi harusnya hari ini bersama Menkes, kami memang akan membahas anggaran Kemenkes di tahun 2017, tapi karena penjelasan tetang vaksin palsu belum jelas ya kami tunda dulu pembahasan anggarannya," kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf usai memimpin rapat.

Dede juga mengatakan dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek terkait vaksin palsu Kamis (14/7/2016) besok, akan diundang pula Bareskrim Polri.

(Baca: Anak yang Terpapar Vaksin Palsu Bertambah Jadi 197 Orang)

Selama ini Bareskrim yang melakukan penyelidikan kasus tersebut. Bareskrim pulalah yang dinilai meminta Menkes agar tak mempublikasikan identitas 14 rumah sakit yang terlibat penggunaan vaksin palsu.

"Kami sadar, penyembunyian identitas 14 rumah sakit itu memang untuk penyilidikan dalam upaya menangkap pelaku yang lebih besar, tapi bagaimanapun juga masyarakat sebagai pengguna jasa rumah sakit kan menunggu kepastian," kata Dede usai memimpin raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Nasional
UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X